UU Ketenagakerjaan Baru Larang Perusahaan Tahan Ijazah Pekerja
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu aturan baru melarang perusahaan menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja.
Menlu Retno Marsudi menjawab pernyataan wartawan di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (14/8/2023). Antara/Yashinta Difa
Harianjogja..com, JAKARTA—Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa dua personel penjaga perdamaian asal Indonesia mengalami luka ringan akibat serangan militer Israel terhadap menara observasi di markas UNIFIL di Naqoura, Lebanon, Kamis (10/10) malam.
"Serangan terhadap tower di Naqoura (akibatkan) dua personel yang terluka. Dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia," kata Retno di sela-sela rangkaian kegiatan KTT ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Jumat.
Berdasarkan penjelasan kronologi serangan yang dihimpun Retno dari UNIFIL, serangan pasukan Israel (IDF) kepada UNIFIL berlangsung sekitar pukul 05.05 waktu setempat terhadap bangunan menara pengamatan OP-4 di Green Hill, Naqoura.
Informasi itu menyatakan dua pasukan penjaga perdamaian asal RI terluka setelah tank Israel jenis Merkava menembakkan senjatanya ke menara observasi di markas UNIFIL hingga dua tentara Indonesia terjatuh.
"Untungnya kali ini lukanya tidak serius, tetapi mereka masih dirawat di rumah sakit," ujarnya.
Merespons informasi itu, Retno langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Gouvar, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua personel penjaga perdamaian Indonesia.
"Pada saat saya melakukan komunikasi semalam waktu Vientiane, diperoleh konfirmasi bahwa dua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan, namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu aturan baru melarang perusahaan menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja.
Riparkap Sleman disiapkan menjadi acuan pengembangan pariwisata selama 20 tahun, dengan evaluasi dan penyesuaian setiap lima tahun.
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.
BK DPRD Bantul menyatakan belum ada laporan pelanggaran berat anggota dewan sepanjang 2024-2026. Pelanggaran masih sebatas administrasi.