Advertisement
Hasil Rampasan KPK dari Rafael Alun Rp40,5 Miliar Disetor ke Kas Negara
Gedung KPK / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) uang rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dalam kasus kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jumlah yang disetor Rp40,5 miliar.
"KPK telah berhasil mengeksekusi perkara korupsi Rafael Alun Trisambodo senilai Rp40,5 miliar yang mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Advertisement
KPK menegaskan tujuan akhir dari pemberantasan korupsi dalam memulihkan kerugian keuangan negara.
Penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.
BACA JUGA: Resep Beragam Sayur Lodeh yang Cocok untuk Makan Malam
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan, Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara.
Selain itu, Rafael Alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00, subsider tiga tahun penjara.
Pengadilan Tinggi menyatakan Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
Dia juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Akses Jalan Tol Sek 6B dan 6C di IKN Ditarget Rampung Juni 2025
Advertisement
Akibat Konsleting Listrik, 4 Rumah Ludes Terbakar
Advertisement
Ibu Kota Nusantara untuk Mewujudkan Indonesiasentris
Menangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, AAJ All Out Siapkan Kerja Lapangan
Gempa Susulan 18 Kali Terjadi di Berau Kalimantan Timur
Penjara Roboh Akibat Banjir di Nigeria, 274 Narapidana Kabur
Advertisement
Donald Trump Jadi Kembali Jadi Sasaran Penembakan, Kondisi Aman dan Sehat
Berita Pilihan
- Kualitas Udara Jakarta Terburuk Nomor Dua Dunia
- Peneliti China Temukan Reruntuhan Kota Kuno Berusia 3.700 Tahun
- Cacar Monyet Varian Baru, Jumlah Kasus di Uganda Meningkat
- Khawatirkan Dampaknya pada Anak, Negara-Negara di Eropa Ini Larang Pemakaian Ponsel di Sekolah
- Belum Masuk Masa Kampanye, Bawaslu Imbau Para Paslon untuk Tahan Diri
Advertisement
Jejamuan Art Project, 20 Seniman Muda Sambangi Kampung Jamu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Masyarakat Boleh Berkunjung ke Kota Nusantara, Ini Caranya
- Warga Rusia Hilang di Gunung Rinjani, Pencarian Memanfaatkan Drone
- KA Commuter Line Walahar Anjlok, Sejumlah Perjalanan Kereta Api Terganggu
- Gempa Mag 5,3 Guncang Sukabumi
- Topan Yagi di Myanmar Tewaskan 163 Orang, Korban Terus Bertambah
- 21 DPD Kadin Tolak Hasil Munaslub Pendongkelan Arsjad Rasjid Diganti Anindya Bakrie
- PON XXI: Cuaca Buruk, Final Woodball Dihentikan
Advertisement
Advertisement
