Kejagung Periksa Tiga Saksi Kasus TPPU Febrie Adriansyah
Kejagung memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU dengan tersangka Febrie Adriansyah. Enam saksi akan dipanggil ulang.
Kawasan titik nol Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. ANTARA/Bagus Purwa/pri.
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur menunggu pembangunan infrastruktur digital selesai.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan ASN, karena masih menunggu penyempurnaan infrastruktur digital.
"Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Azwar menjelaskan bahwa rumah susun untuk ASN telah siap untuk dihuni bagi ASN yang mulai pindah secara bertahap.
Namun, Presiden Joko Widodo, kata Azwar, memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor ini menunggu kesiapan perkantoran maupun sistem digitalnya.
Saat ditanya lebih lanjut soal mundurnya kepindahan ASN dari jadwal semula pada September, Azwar mengatakan bahwa keputusan itu masih menunggu hunian dan perkantoran selesai.
Presiden Jokowi pun sebelumnya mengatakan bahwa ia menunggu kesiapan Bandara di IKN selesai dan dapat digunakan, sebelum memastikan dirinya pindah dan berkantor di IKN.
"Kami tunggu skema-nya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin Menteri PU dan Otorita menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca, sehingga bandara belum bisa dituntaskan," ujar Azwar.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tidak ingin memaksakan kepindahan aASN ke IKN seperti yang direncanakan pada bulan September, jika belum siap.
"Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan," kata Presiden Jokowi pada Agustus lalu.
Presiden mengatakan bahwa kepindahan ASN disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun (rusun) ASN untuk dihuni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kejagung memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU dengan tersangka Febrie Adriansyah. Enam saksi akan dipanggil ulang.
Investasi di Gunungkidul pada semester pertama 2026 mencapai Rp487,66 miliar atau 56,8% dari target investasi tahun ini.
Anggaran perbaikan Jalan Kunduran-Blora direvisi dari Rp14 miliar menjadi Rp2 miliar. DED pekerjaan pun disesuaikan dengan alokasi terbaru.
Kolaborasi lintas negara tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata bersama masyarakat.
Kejagung menerbitkan sprindik baru untuk Febrie Adriansyah. Peluang pengajuan praperadilan kini menjadi sorotan dalam kasus tersebut.
Pendaftar Magang Nasional 2026 Tahap 1 mencapai 300 ribu orang untuk memperebutkan 50 ribu posisi magang yang disediakan pemerintah.