Advertisement
Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Ini Penyebabnya
![Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Ini Penyebabnya](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/02/1179941/pupuk-bersubsidi-antara2.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap penyebab maraknya penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET).
Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, penjualan pupuk bersubsidi di atas HET disebabkan karena kios pengecer membebankan biaya operasional kepada harga penjualan kepada petani.
Advertisement
HET pupuk bersubsidi 2024 ditetapkan sebesar Rp2.250 per kilogram untuk pupuk urea, Rp2.300 per kilogram untuk pupuk NPK, Rp3.300 per kilogram untuk pupuk NPK formula khusus, dan Rp800 per kilogram untuk pupuk organik. "Kios pengecer membebankan biaya jarak, biaya bongkar muat, biaya administrasi kios, fotocopy laporan hingga jaringan wifi kepada petani," ujar Bambang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Selasa (2/7/2024).
Selain itu, lanjutnya, para distributor hingga kios pengecer juga terus mengeluhkan margin fee dari penyaluran pupuk bersubsidi. Para penyalur menganggap nilai margin fee pupuk subsidi terlalu kecil, yaitu Rp50 per kilogram untuk di tingkat distributor dan Rp75 per kilogram untuk di tingkat kios pengecer.
Para penyalur pupuk subsidi, kata Bambang, mengharapkan adanya kenaikan margin fee penjualan pupuk subsidi. Musababnya, sudah hampir 13 tahun besaran margin fee penjualan pupuk subsidi disebut belum pernah berubah.
Bambang menyebut kewenangan penetapan margin fee pupuk subsidi berada di ranah Kementerian Pertanian. Dia mengakui bahwa menaikkan margin fee akan berpengaruh terhadap besaran HET pupuk bersubsidi. "Kami sangat mendorong apabila bisa dilakukan penyesuaian terkait dengan margin fee sebagai insentif para distributor dalam menyalurkan pupuk subsidi," kata Bambang.
Berdasarkan catatan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), total penyaluran pupuk subsidi hingga 30 Juni 2024 mencapai 3,11 juta ton atau baru 32,6% dari total alokasi tahun ini 9,55 juta ton. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi membeberkan, sejumlah penyebab realisasi penyaluran pupuk subsidi cenderung lambat. Rahmad membeberkan, hingga Mei 2024, terdapat 58% petani yang terdaftar dalam e-RDKK belum menebus jatah pupuk subsidinya.
"Setelah kami evaluasi, ada lima hal yang menjadi perhatian. Jadi mungkin pembaharuan data dan sosialisasi harus ditingkatkan," ujar Rahmad.
Rahmad mengatakan, alasan sebagian petani belum menebus pupuk subsidi lantaran menganggap alokasi atau jatah pupuk subsidi terlalu kecil. Para petani enggan mengeluarkan biaya perjalanan ke kios pertanian untuk menembus pupuk dalam volume yang sedikit.
Menurutnya terdapat koreksi nilai penyaluran pupuk subsidi di tingkat distributor dan kios pertanian mencapai Rp15,6 miliar pada Maret 2024. Jawa Timur menjadi wilayah terbanyak terjadi koreksi penyaluran pupuk subsidi. "Ini karena pemahaman aparat atau petugas di daerah tidak seperti di Jakarta, jadi mereka menterjemahkan petunjuk teknis dengan berbagai variasinya. Ini menyebabkan kios dan distributor menjadi super hati-hati dalam penebusan, sehingga memperlambat penebusan," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Bea Cukai Aceh Musnahkan 5,9 Juta Batang Rokok Impor Ilegal Senilai Rp14 Miliar
- Sendang Stoom: Sumber Mata Air Kuno di Semarang, Dilirik Perusahaan Air Mineral
- Festival Thek Thek Boyolali Segera Digelar, Hadiah Puluhan Juta Rupiah Menanti
- Kasus Pengeroyokan Warga Sambungmacan Sragen Dipicu Persaingan Usaha
Berita Pilihan
- Dipecat DKPP, Ketua KPU Hasyim Minta Maaf ke Wartawan Bukan ke Korban
- Program Makan Siang Gratis Bisa Memicu Sampah, Harus Ada Pengendalian
- KPK Bantah Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Sepi Peminat
- MKD Klaim Anggota DPR Ri Terlibat Judi Online Hanya 2 Orang, Selebihnya Staf dan Pekerja
- Said Aqil Nilai Pemberian Izin Usaha Tambang Bisa Jadi Bentuk Balas Budi Negara kepada Ormas
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/04/1180021/penyelundupan-lobster.jpg)
Ternyata Ini Penyebab Penyelundupan Benih Lobster Terus Terjadi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bantah Sodorkan Kaesang untuk Pilkada DKI 2024, Jokowi: Coba Tanya Partai
- Kejagung Klaim Penanganan Korupsi Timah Rp300 Triliun Tidak Mandek
- Ini Jawaban Raffi Ahmad Ditanya Terkait Pencalonan Pilkada 2024
- Menteri Budi Arie Didesak Mundur Usai PDN Dibobol Hacker, Ini Respons Jokowi
- Dampak Timbunan Sampah, Indonesia Berpotensi Rugi Rp551 Triliun Per Tahun
- Tok! Hasyim Asy'ari Resmi Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPU karena Tindak Asusila
- Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat, DKPP Beberkan Kronologinya
Advertisement
Advertisement