Advertisement
Presiden Jokowi Sebut Keppres tentang IKN Bisa Ditandatangani Prabowo
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024). Antara - Dokumentasi Pribadi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bisa saja ditandatangani Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini diutarakan Presiden Joko Widodo saat ditanya oleh awak media tentang kapan terbitnya keppres tersebut, Presiden Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani aturan itu.
Advertisement
"Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru [Prabowo Subianto] yang menandatangani," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, seperti disaksikan dalam tayangan Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Saat ini, Kota Jakarta masih menyandang sebagai Ibu Kota Negara, meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024.
BACA JUGA: Suami BCL Dilaporkan ke Polisi Terkait Penggelapan Dana, Begini Kronologi Kasusnya
Namun demikian, ibu kota negara masih berkedudukan di Jakarta sampai dengan penetapan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, berdasarkan Pasal 63 UU tersebut.
Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono, pada kesempatan sebelumnya, juga menjelaskan bahwa Jakarta hingga kini masih berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).
Dini menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai terbitnya Keputusan Presiden tentang Pemindahan IKN ke Nusantara.
"Intinya Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada saat keppres diterbitkan. Nah, pada saat keppres tersebut terbit maka otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Umumkan Status OTT Wamen Immanuel Ebenezer Hari Ini
PBNU Minta KPK Tak Ragu Geledah Kasus Korupsi Kuota Haji
Sayap Pesawat Boeing 737 Delta Air Line Patah Saat Akan Mendarat di Texas
Advertisement
Selain Korupsi Minyak Mentah, Riza Chalid juga Dijerat Kasus TPPU
Usulan Biaya Haji Sebagian Dibayar di Muka Disetujui DPR
BNPB: Tak Ada Kerusakan Berat di Gempa Bekasi
Kronologi Kacab Bank BUMN Diculik hingga Ditemukan Meninggal
RAPBN 2026, Sri Mulyani Sebut Tunjangan Guru dan Dosen Rp274 Triliun
Advertisement
Soal OTT KPK, Menaker Yassierli: Tak Ada Toleransi bagi Perilaku Koruptif
Kecurigaan Keluarga Kacab Bank Sebelum Korban Ditemukan Meninggal
Polisi Bubarkan Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR
Kepala Cabang Bank BUMN Diculik dan Dibunuh, Polisi Tangkap 4 Orang
Polisi Tangkap Empat Pelaku Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank BUMN
Advertisement
Biaya Haji 2026 Diusulkan Dibayar Sebagian di Muka
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Gunung Semeru Alami 4 Kali Erupsi Pagi Ini, Ketinggian Letusan 1 Kilometer
- Konflik Israel-Palestina, Menlu Jerman: Tujuan Kita Jelas Solusi Dua Negara
- Ada 13 Kali Gempa Susulan di Karawang-Bekasi Terkait Gempa Magnitudo 4,7
- Benjamin Netanyahu Perintahkan Pasukan Duduki Jalur Gaza Segera
- Dituding Lakukan Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting, Ini Bantahan Kevin Costner
- Kasus Pemerasan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK
- One Piece Hadir di Pameran Gamescom 2025 di Jerman
Advertisement
Advertisement
