Advertisement
Presiden Jokowi Sebut Keppres tentang IKN Bisa Ditandatangani Prabowo
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024). Antara - Dokumentasi Pribadi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bisa saja ditandatangani Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini diutarakan Presiden Joko Widodo saat ditanya oleh awak media tentang kapan terbitnya keppres tersebut, Presiden Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani aturan itu.
Advertisement
"Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru [Prabowo Subianto] yang menandatangani," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, seperti disaksikan dalam tayangan Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Saat ini, Kota Jakarta masih menyandang sebagai Ibu Kota Negara, meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024.
BACA JUGA: Suami BCL Dilaporkan ke Polisi Terkait Penggelapan Dana, Begini Kronologi Kasusnya
Namun demikian, ibu kota negara masih berkedudukan di Jakarta sampai dengan penetapan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, berdasarkan Pasal 63 UU tersebut.
Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono, pada kesempatan sebelumnya, juga menjelaskan bahwa Jakarta hingga kini masih berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).
Dini menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai terbitnya Keputusan Presiden tentang Pemindahan IKN ke Nusantara.
"Intinya Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada saat keppres diterbitkan. Nah, pada saat keppres tersebut terbit maka otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Best Report Awards 2025, Danamon Terima Penghargaan dari PPATK-AATKI
Banjir di Mataram Disebut Terparah Sejak 40 Tahun Terakhir
KPK Buka Peluang Panggil Istri Menteri UMKM Buntut Surat Kunjungan ke Eropa
Advertisement
KPU Minta Tambahan Anggaran Rp986 Miliar di 2026
Puluhan Demonstran Pro-Palestina Ditangkap Polisi di London Inggris
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, 42 Penerbangan Pesawat Dibatalkan
Pekerja Seks Komersial Bermunculan di Sekitar IKN, Ditertibkan Satpol PP
BMKG Terbitkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi di Perairan Selatan Bali
Advertisement
BPN Tegaskan Tidak Ada Pulau Jadi Hak Milik Warga Negara Asing di Sekitar Bali
Berita Pilihan
- KPK Masih Koordinasi Terkait Lokasi Pemeriksaan Gubenur Jatim Khofifah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Dana Hibah
- Basarnas Tak Punya Sonar, Pencarian Kapal Tunu Pratama yang Tenggelam di Selat Bali Terkendala Anggaran
- Jumlah Penerima Bansos Terlibat Judi Online Capai 500 Ribu Lebih, Total Deposit Rp957 Miliar
- BPN Tegaskan Tidak Ada Pulau Jadi Hak Milik Warga Negara Asing di Sekitar Bali
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Naik dari Stasiun Tugu Turun di Palur, Selasa (8/7/2025)
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gunung Raung Erupsi 2 Kali Pagi ini, Tinggi Letusan Capai 1 Km
- Dihujani 4,2 Miliar Liter Air, BMKG Ungkap Empat Pemicu Banjir di Mataram
- Banjir di Mataram Lombok Berdampak pada 30.681 Jiwa
- China Bakal Terapkan Aturan Baru Impor Peralatan Medis dari Uni Eropa
- Banjir di Jakarta Belum Surut, Warga Diingatkan Potensi Ancaman Rob 1-2 Hari ke Depan
- Kawasan Puncak Bogor Diterjang Banjir, 1 Tewas dan 2 Lainnya Hilang
- Polda Lampung Tangkap Admin Facebook Gay dan Anggotanya
Advertisement
Advertisement
