Advertisement
Surya Paloh Hormati Politikus lain yang Memperjuangkan Hak Angket

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyatakan tak akan menghalangi politikus DPR RI atau partai politik lainnya yang masih menghendaki dan memperjuangkan hak angket. Namun, menurutnya, usulan hak angket terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh sejumlah politikus DPR RI tak lagi relevan dengan situasi politik saat ini atau tak lagi up to date.
“Progress perjalanan waktu sebetulnya menunjukkan hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisi hari ini. Itu menurut NasDem. Dan, satu proses perjalanan minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari ke hari, saya melihat esensi keberadaan hak angket sudah jauh dari harapan bersama,” kata Surya Paloh menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Advertisement
Surya melanjutkan NasDem berkeyakinan waktu dan momentum untuk hak angket tak lagi tepat. “NasDem menyatakan timeframe-nya tidak tepat lagi. Saya harus katakan itu,” sambung dia.
Sikap Surya Paloh itu pun menunjukkan hasil evaluasi NasDem terhadap usulan hak angket. Surya Paloh saat jumpa pers setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 21 Maret 2024 menyebut NasDem masih akan mengevaluasi usulan hak angket.
Baca Juga
Surya Paloh Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran 27 Februari, Begini Faktanya
Ketua NasDem Surya Paloh Nyatakan Dukungan Prabowo-Gibran, Faktanya Seperti Ini
Prabowo Ajak Bergabung, Surya Paloh: Pengajuan Gugatan Pemilu Tetap Jalan
“Concern NasDem itu kepentingan nasional, berulang kali saya katakan di mana saja, persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi, kami serahkan kepada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu NasDem amat sangat menaruh rasa simpati dan respek itu berjalan. Bagaimana sikap NasDem? Kami akan evaluasi," kata Surya Paloh saat jumpa pers di NasDem Tower bulan lalu (21/3/2024).
Dalam jumpa pers yang sama, Surya menyebut posisi NasDem di DPR saat ini bukan partai yang menduduki kursi mayoritas atau partai dengan suara terbanyak.
"Jadi, partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu pada Pemilu 2024, bolehlah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan kursi paling banyak," kata Surya Paloh.
Terkait dengan hasil Pilpres 2024, KPU RI menyatakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon terpilih untuk presiden-wakil presiden periode 2024–2029. Keputusan itu kemudian digugat oleh pasangan calon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Terhadap gugatan itu, MK dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin, menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.
"Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi: menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung I MK RI, Jakarta, Senin.
MK dalam kesimpulannya menyatakan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Advertisement
Advertisement