Advertisement
Cegah Korupsi, KPK Gelar Supervisi ke Pemkab Sleman
![Cegah Korupsi, KPK Gelar Supervisi ke Pemkab Sleman](https://img.harianjogja.com/posts/2024/04/02/1170118/kpk-gedung-ilustrasi-antara.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Mencegah korupsi, Pemkab Sleman mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Supervisi ini dilakukan untuk koordinasi dan pemantauan, sebagai upaya membangun sistem pemerintahan yang berkepastian hukum dan bebas dari praktik-praktik korupsi.
Supervisi yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Didik Agung Widjanarko dihadiri langsung Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, beserta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
Advertisement
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo berharap koordinasi ini dapat menjadi langkah strategis untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Kabupaten Sleman. "Pemkab Sleman memiliki komitmen tinggi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," katanya, Selasa (2/4/2024).
Menurut dia, Pemkab Sleman sangat terbuka terhadap setiap masukan dan arahan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi.
BACA JUGA: Lima Klub Sepakbola Indonesia Kena Sanksi FIFA, Ini Daftarnya
"Dari capaian penilaian Monitoring Center Prevention (MCP) KPK RI 2023, Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan nilai 93,8. Nilai ini merupakan peringkat kedua di DIY dan merupakan peringkat ke 34 di tingkat nasional," katanya.
Ia mengatakan, hal ini tidak lepas oleh adanya program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, sebagai upaya pendampingan terhadap pemerintah daerah oleh KPK. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko mengatakan kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi di Pemkab Sleman. Aksi korupsi dapat dicegah salah satunya dengan terus melakukan koordinasi dan pantauan bersama KPK.
"Awal terjadinya korupsi itu adalah menurunnya integritas. Maka dari itu, mari saling koordinasi dengan kami. Karena kinerja kami juga akan dinilai kurang baik jika sampai ada kasus," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Berikut Sejumlah Momen Spesial Saat Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024
- PBNU dan PKB Masih Saja "Perang Dingin", Ini yang Jadi Biangnya
- PSI Resmi Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung, Ini Daftarnya
- PBNU Siapkan Panitia Khusus untuk Mengembalikan PKB ke NU, Ini Alasannya
- BPK Temukan Masalah di Sistem Keuangan Haji Terpadu
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182749/bus-sekolah.jpg)
Bukan September, Bus Sekolah di Bantul Dipastikan Mengaspal Mulai 17 Agustus 2024
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Mengelola Tambang
- Pemkab Kulonprogo Komitmen Dukung Pembentukan Kawasan Geopark Jogja
- Tito Karnavian Optimistis Indonesia Jadi Negara dengan Ekonomia Dominan di Dunia
- Penumpang Kereta Cepat Whoosh Terus Meningkat, Jumlah Perjalanan Bakal Ditambah Jadi 62 Perjalanan
- PBNU Siapkan Panitia Khusus untuk Mengembalikan PKB ke NU, Ini Alasannya
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Penuhi Panggilan KPK
- PSI Resmi Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung, Ini Daftarnya
Advertisement
Advertisement