BIN dan Komisi I DPR Petakan Potensi Gangguan saat Idulfitri hingga Pilkada

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi I DPR memetakan potensi masalah yang mungkin terjadi saat Idulfitri hingga Pilkada 2024 untuk menjaga ketenangan dan keamanan bangsa.

Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengaku telah menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR menyangkut tentang analisis deteksi dan pencegahan dini ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan Pilkada 2024.

"Yang kami bicarakan adalah tentang bagaimana analisa, deteksi dini, dan cegah dini Idulfitri dan Pilkada 2024. Jadi bagaimana analisis dari pada BIN, terkait dengan persiapan menjelang Idul Fitri sama Pilkada," kata I Nyoman ditemui usai rapat yang berlangsung tertutup di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Sebab, kata dia, BIN mengemban tugas untuk melaksanakan deteksi dan pencegahan dini yang menyangkut ancaman, tantangan, serta hambatan maupun gangguan terhadap negara.

"Me-mapping (memetakan), semua yang ada, baik yang di luar negeri dalam negeri, semua ideologi politik, sosial-budaya, hankam (pertahanan dan keamanan). Itu kami mapping," ujarnya.

Terkait dengan deteksi dan pencegahan dini menghadapi Hari Raya Idulfitri, dia menyebut bahwa persoalan ketersediaan bahan pangan, terutama beras, menjadi isu yang disorot saat rapat dengan Komisi I DPR.

"Memang yang lain kan ada energi, kemudian ada BBM, tapi yang tadi banyak disebutkan tentang beras," ucapnya.

I Nyoman pun menyampaikan bahwa pemerintah sudah bekerja keras dalam rangka menyiapkan ketersediaan bahan pokok beras jelang Hari Raya Idulfitri.

"Dari mana? Satu, kita punya contract import dari luar negeri, itu beras kita ada di situ. Yang kedua, kita punya Bulog, itu cadangan logistik kita. Yang ketiga, kita punya beras yang ada di pasaran. Dari semua titik itu dalam rangka untuk Lebaran itu cukup dan ke depannya," tuturnya.

Adapun soal Pilkada 2024, ujarnya lagi, yang perlu diwaspadai adalah terkait dengan simpul dari penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu.

Baca Juga

Babarsari Jadi Medan Kerusuhan, Ini Saran Penyelesaian dari BIN

DIY Rawan Politik Identitas, Begini Analisa BIN, Pakar & Tokoh Agama

Kepala BIN Nggak Percaya Ada Pakta Integritas Mendukung Ganjar Pranowo

Dia berharap pula agar Komisi I DPR mendorong komisi lainnya di parlemen untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya guna menciptakan situasi yang kondusif dalam momentum Pilkada 2024. "Mendorong rekan-rekan dari komisi yang lain untuk ikut intervensi dalam rangka koordinasi dengan kementerian dan lembaga, dalam rangka menjaga situasi negara kondusif," katanya.

Tak terkecuali, ujarnya lagi, seluruh stakeholders untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan ketertiban agar Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lancar.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa rapat bersama BIN turut membahas pula mengenai isu 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina.

Termasuk, lanjut dia, bagaimana hubungan kerja antara BIN dan DPR RI untuk menjaga kestabilan nasional.

"Ada beberapa isu-isu yang ramai dibahas, seperti tuduhan ada 10 warga Indonesia yang bertempur di Ukraina, terus juga masalah hasil pemilu seperti apa, pengamanannya seperti apa, situasi Papua bagaimana, lalu juga sempat bahas sedikit soal anggaran, kebutuhan dan penyerapan anggaran, ini kan masih tahun berjalan," kata Dave.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara