Advertisement
Penyidikan Rumah Jabatan Anggota DPR, KPK Panggil 6 Saksi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil enam orang saksi terkait penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI pada Tahun Anggaran 2020.
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Advertisement
Ada pun para saksi yang dipanggil KPK hari ini yakni sebagai:
- Aramdhan Omargandjar (Head of Enterprise Business Team/PT. Samsung Electronic Indonesia 2019-2021).
- Ariel Immanuel A. M. Sidabutar (Direktur PT Abbotindo Berkat Bersama).
- Budi Asmoro (Direktur Utama PT Wahyu Sejahtera Berkarya).
- Andri Wahyudi (Freelancer Koordinator Pengawas Lapangan RJA Ulujami - PT Sigmabhineka Konsulindo 2020).
- Andrias Catur Prasetya (Project Manager PT Integra Indocabinet).
- Anita Emelia Simanjuntak (Ibu Rumah Tangga).
Namun Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami penyidik pada pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Sebelumnya, KPK pada hari Jumat (23/2/2024) mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI Tahun Anggaran 2020.
BACA JUGA: Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri Direvisi, Ini Komentar Bea Cukai
Menurut Ali Fikri, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK, serta penyidik dan penuntut KPK.
"Melalui sebuah gelar perkara, disepakati naik pada penyidikan terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka. Meskipun demikian, pengumuman pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan saat konferensi pers terkait dengan penahanan.
"Pasti kami sampaikan, ya. Pada prinsipnya, KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan," kata Ali.
Meski demikian, Ali mengungkapkan bahwa tim penyidik KPK menerapkan pasal soal kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian miliaran rupiah.
Ali mengatakan bahwa seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tom Lembong: Semua Mendag Melakukan Hal yang Sama, Kenapa Hanya Saya yang Jadi Tersangka?
- Tak Hanya di Jabodetabek, Pemkot Kediri Temukan Volume MinyaKita Tak Sesuai Takaran
- Bareskrim Sebut Direktur Persiba Bandar Narkoba Kalimantan Timur
- Tunjangan Guru Bakal Ditransfer Langsung oleh Pemerintah Tanpa Lewat Pemda
- Tim Hukum Hasto Kritiyanto Nilai KPK Langgar HAM
Advertisement

Hujan Es dan Angin Kencang di Jogja Sebabkan Pohon Tumbang dan Garasi Rumah Sakit Rusak
Advertisement
Ramadan, The Phoenix Hotel, Grand Mercure & Ibis Yogyakarta Adisucipto Siapkan Menu Spesial
Advertisement
Berita Populer
- Puluhan Musisi Ajukan Gugatan Uji Materi Undang-Undang Hak Cipta ke MK, Ini Daftarnya
- Tunjangan Guru Bakal Ditransfer Langsung oleh Pemerintah Tanpa Lewat Pemda
- Bareskrim Sebut Direktur Persiba Bandar Narkoba Kalimantan Timur
- Ridwan Kamil Beri Penjelasan Terkait Penyidik KPK Geledah Rumahnya
- 2 Anggota TNI AL Terdakwa Penembakan Bos Rental Dituntut Penjara Seumur Hidup, Ini Respons Keluarga Korban
- Lakukan Kecurangan dengan Mengurangi Takaran Minyakita, Perusahaan Ini Diburu Petugas
- KPK Ungkap Alasan Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Bank BJB
Advertisement
Advertisement