Advertisement
Penegak Hukum Diharapkan tetap Penuhi Hak Korban Kekerasan Siber Berbasis Gender
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Aparat penegak hukum (APH) yang berhadapan langsung dengan proses penyidikan kasus kekerasan siber berbasis gender (KSBG) diharapkan tetap memenuhi hak-hak korban.
“Jadi kami merekomendasikan hak-hak korban yang harus dipenuhi dengan diadaptasi dari praktik baik di beberapa negara, sehingga dapat menjadi acuan pembuatan peraturan dan mekanisme penyidikan terkait KSBG di Indonesia,” kata Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Alimatul Qibtiyah dalam gelar wicara bertajuk Bagaimana implementasi UU TPKS dalam kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender (Online)?” di Jakarta pada Sabtu (21/3/2024).
Advertisement
Pasalnya, pihaknya menilai proses penyidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual termasuk KSBG belum sepenuhnya mengedepankan keberpihakan terhadap korban. Hal tersebut terlihat melalui pola-pola pertanyaan yang diajukan APH kepada korban KSBG.
Salah satu pola pertanyaan yang kerap kali ditanyakan oleh APH ialah alasan korban yang baru melaporkan kasus KSBG setelah terjadi dalam periode waktu yang cukup lama.
Baca Juga
Banyak Kekerasan pada Perempuan Dilakukan Berbasis Siber, Pelakunya Mayoritas Para Mantan
Kejahatan Siber Paling Banyak Ditangani Polda DIY pada 2022
Banyak Yang Berani Lapor, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Naik
Untuk itu, ia mengingatkan sedikitnya ada lima hak-hak korban KSBG yang harus dipenuhi oleh APH, baik dalam proses penyidikan maupun pasca putusan hukuman. Pertama, APH harus memenuhi hak korban atas penghapusan konten dalam ranah pidana atau perdata.
Kedua, APH juga harus memenuhi hak korban atas pengaduan. Ketiga, korban berhak untuk mendapatkan pemulihan, baik psikis maupun identitas. Berkenaan dengan hal tersebut, APH wajib memberikan layanan konseling serta informasi terkait penghapusan konten.
Di samping itu, korban KSBG juga berhak atas penghapusan konten yang tersebar di dalam maupun di luar negeri. Terakhir, APH juga wajib mencegah penyebaran kembali konten KSBG.
Secara khusus, pihaknya pun turut memberikan rekomendasi mendalam guna proses pemulihan para korban KSBG, diantaranya ialah memperkuat komitmen pemangku kebijakan dan penyedia platform untuk menyediakan layanan pengaduan.
Selain itu, ia pun meminta agar APH memiliki mekanisme yang efektif dalam menghapus konten KSBG sekaligus menyediakan ruang aman untuk layanan konsultasi dan pemulihan psikis korban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Joko Pinurbo Berpulang, Okky Madasari : Karyanya Akan Selalu Relevan
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
- Baru Syuting Reality Show, 31 Artis dan Kru Asal Korsel Ini Justru Diperiksa Imigrasi Bali
- Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
- Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
- KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Advertisement
Advertisement