AHY Keluarkan Tujuh Kebijakan Strategis Kementerian ATR/BPN untuk 2025-2029
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeluarkan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN untuk 2025-2029.
"Saya ingin menyampaikan penekanan terkait dengan arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025-2029," ujar AHY di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Advertisement
Tujuh arah kebijakan strategis itu yakni pertama, perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah.
Kedua, optimalisasi Reforma Agraria. Ketiga, peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan. Kemudian keempat, peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan serta ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kelima, memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan.
Keenam, reformasi birokrasi berbasis merit systems dan perbaikan SDM. Dan ketujuh, terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas berbasis tata ruang nasional dan daerah, dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta ekonomi hijau.
BACA JUGA: Empat Warga Meninggal Dunia karena Jatuh ke Sumur Beracun
"Saya minta para peserta rakernas bisa menjabarkan dengan baik tujuh penekanan arah kebijakan strategis tersebut, tidak berhenti hanya dalam tataran konsep di rakernas. Saya instruksikan jabaran kebijakan strategis tadi bisa diimplementasikan di lapangan pada sisa waktu pemerintahan ini. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita kepada rakyat dan negara," kata AHY.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan wejangan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melanjutkan program pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil. Wapres secara khusus menyampaikan pesan kepada AHY untuk keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.
Menurut Wapres, pemerintahan ke depan harus berfokus pada upaya membuat masyarakat semakin sejahtera. Dengan demikian, anggaran pemerintah tidak banyak habis untuk jaring pengaman sosial tetapi untuk pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
Kisah Ilustrator, Dari Banguntapan, Gundala dan Gojira Menyala di GBK
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Korupsi Dana Bantuan Kesehatan, Eks Kepala Puskesmas di Purbalingga Dihukum 1 Tahun Penjara
- Perang Ukraina Vs Rusia, AS Bakal Hapus Utang Ukraina US$4,65 Miliar
- Ini Lima Nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Ditetapkan DPR
- Resmi! Lima Anggota Dewas KPK Ditetapkan DPR, Ini Daftarnya
- Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
- Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
- Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
Advertisement
Advertisement