Advertisement
AHY Keluarkan Tujuh Kebijakan Strategis Kementerian ATR/BPN untuk 2025-2029

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeluarkan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN untuk 2025-2029.
"Saya ingin menyampaikan penekanan terkait dengan arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025-2029," ujar AHY di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Advertisement
Tujuh arah kebijakan strategis itu yakni pertama, perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah.
Kedua, optimalisasi Reforma Agraria. Ketiga, peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan. Kemudian keempat, peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan serta ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kelima, memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan.
Keenam, reformasi birokrasi berbasis merit systems dan perbaikan SDM. Dan ketujuh, terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas berbasis tata ruang nasional dan daerah, dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta ekonomi hijau.
BACA JUGA: Empat Warga Meninggal Dunia karena Jatuh ke Sumur Beracun
"Saya minta para peserta rakernas bisa menjabarkan dengan baik tujuh penekanan arah kebijakan strategis tersebut, tidak berhenti hanya dalam tataran konsep di rakernas. Saya instruksikan jabaran kebijakan strategis tadi bisa diimplementasikan di lapangan pada sisa waktu pemerintahan ini. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita kepada rakyat dan negara," kata AHY.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan wejangan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melanjutkan program pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil. Wapres secara khusus menyampaikan pesan kepada AHY untuk keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.
Menurut Wapres, pemerintahan ke depan harus berfokus pada upaya membuat masyarakat semakin sejahtera. Dengan demikian, anggaran pemerintah tidak banyak habis untuk jaring pengaman sosial tetapi untuk pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Guru Ngaji di Pondok Pesantren Tulungagung Ditangkap Polisi, Diduga Cabul kepada Santri
- Januari-Awal April 2025, KSPN Catat Ada 23.000 Pekerja Kena PHK
- LG Batal Investasi di Proyek Baterai Nikel RI
- PPATK: Perputaran Uang Transaksi Judi Online Bisa Capai Rp1.200 Triliun
- KPK Jelaskan Soal Motor Ridwan Kamil yang Disita dan Titip Rawat
Advertisement

Bupati Gunungkidul Minta Aturan Kompensasi Ternak Mati Segera Dirampungkan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Berlaku 19 April 2025, Segini Tarif Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan
- Harimau Jawa Tidak Mungkin Masih Ada Saat Ini, Begini Penjelasan Ahli
- Kementerian PKP Serahkan Peta Jalan Pembangunan 3 Juta Rumah ke DPR
- Keluarga Korban TPPO yang Meninggal di Kamboja Lapor ke Polda Metro Jaya
- Cerita Eks Komisioner KPU Soal Lobi PAW Anggota DPR di Sidang Hasto Kristiyanto
- OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Gebu Prima di Medan, Nasabah Diminta Tenang
- Duh, Ulat Buah Ditemukan di Ompreng MBG di SMPN 1 Semarang
Advertisement