Advertisement

Hak Angket Direstui Megawati, Reshuffle Kabinet Pilihan Jokowi

Aprianus Doni Tolok
Rabu, 21 Februari 2024 - 08:07 WIB
Abdul Hamied Razak
Hak Angket Direstui Megawati, Reshuffle Kabinet Pilihan Jokowi Gedung MPR - DPR - Antara

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA — Kubu paslon Capres 02 Ganjar-Mahfud dan kubu Capres 01 Anies-Muhaimin sepakat untuk mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Tujuannya untuk membuktikan adanya kecurangan selama pelaksaaan Pilpres 2024.

Hak angket DPR, kata Ganjar, bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu terkait dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Advertisement

BACA JUGA: Mahfud Md Desak KPU Gunakan Lembaga Independent Ungkap Kesalahan Input Sirekap

Mantan gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI yaitu PDIP dan PPP mengusulkan hak angket. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024), dikutip dari rilis medianya.

Dia mengaku usulan untuk penggunaan hak angket itu sudah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024. Sementara itu, Anies Baswedan dikabarkan mendukung ide Ganjar yang mendorong penggunaan hak angket DPR dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Pasangan cawapres Muhaimin Iskandar itu menilai bahwa ide tersebut merupakan inisiatif yang baik, mengingat partai utama pengusung Ganjar yakni PDIP juga memiliki kekuatan besar di parlemen.

“Kami melihat itu adalah inisiatif yang baik, dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar,” katanya di Posko THN AMIN, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Anies meyakini, Koalisi Perubahan yang mengusungnya dalam Pilpres 2024 ini juga akan siap untuk bersama-sama terlibat dalam penggunaan hak angket tersebut. Menurutnya, koalisi yang terdiri dari Partai NasDem, PKB, dan PKS itu juga mengantongi data-data kecurangan Pemilu 2024.

Itu sebabnya, dia memandang bahwa inisiatif angket dapat berjalan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar. “Di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses [hak angket] DPR bisa berjalan. Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu,” jelas Anies.

Megawati Merestui Hak Angket

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ternyata sepakat dengan usulan Ganjar tersebut. Bahkan, Dia sudah meminta rencana penggunaan hak angket DPR dibicarakan dengan matang. Nantinya, usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusulkan pada pembukaan sidang DPR pada Maret 2024. PDIP dan PPP bersiap memimpin rencana itu.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar.

Sayangnya, pengajuan hak angket tidak akan berhasil jika hanya PDIP dan PPP yang sepakat. Oleh sebab itu, lobi politik diperlukan agar upaya tersebut mendapatkan dukungan dari partai politik lainnya di DPR, termasuk parpol pengusung Anies-Muhaimin yaitu Partai NasDem, PKS, dan PKB.

BACA JUGA: Gerindra Buka Kemungkinan Koalisi Indonesia Maju Berkoalisi dengan Kubu 01 dan 03

Jika gabungan koalisi pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin bersatu, maka penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR.

Respons Jokowi

Mendengar kabar bahwa DPR akan didorong untuk menggunakan hak angket, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons dengan singkat. "Ya, [silakan] itu hak demokrasi," ucapnya singkat usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di Econventional Hall Ecopark Ancol Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Di sisi lain, Kepala Negara dikabarkan juga telah mengambil langkah politik yakni melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada Rabu Pon, 21 Februari 2024 atau hari ini.

Santer terdengar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan jatah kursi di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri ATR/BPN dikabarkan akan mengisi kursi Menko Polhukam yang ditinggalkan cawapres Ganjar, Mahfud MD.

Sayangnya, Jokowi enggan berbicara banyak ketika dikonfirmasi awak media terkait info reshuffle kabinet tersebut. "Besok [hari ini] di tunggu saja jam 10 [pagi],” ujarnya kepada wartawan di Ancol, Selasa (20/2/2024).

Di kesempatan yang berbeda, Istana Kepresidenan telah mengamini bahwa Presiden Jokowi akan melaksanakan reshuffle kabinet pada hari ini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa akan ada pelantikan untuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pelantikan, kata Ari akan dilakukan pada Rabu Pon, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB oleh Presiden di Istana Negara. “Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok ya. Selain itu, akan ada pengucapan sumpah/janji anggota Komisi Kejaksaan dihadapan Presiden yang juga diselenggarakan di Istana Negara,” kata Ari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Advertisement

alt

Syawalan ke Ponpes dan Panti Asuhan, Pj. Bupati Kulonprogo Salurkan Bantuan

Kulonprogo
| Kamis, 18 April 2024, 22:47 WIB

Advertisement

alt

Sambut Lebaran 2024, Taman Pintar Tambah Wahana Baru

Wisata
| Minggu, 07 April 2024, 22:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement