Advertisement
Ikut Komentari Dirty Vote, KSAD Maruli: Isinya Pernyataan Gak Bernyali
Poster film Dirty Vote. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak ikut merespons soal film Dirty Vote yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Sebagaimana diketahui, Dirty Vote merupakan film yang memuat isu-isu dalam serangkaian Pemilu 2024 mulai dari kecurangan hingga ketidaknetralan dari sejumlah pihak.
Advertisement
Menanggapi tersebut, Maruli awalnya mengaku tidak pernah menonton film tersebut. Hanya saja, dia telah mendengar cerita film tersebut. "Ya kebetulan saya juga enggak nonton itu tetapi saya dengar ceritanya. Kalau orang bilang menduga [ketidaknetralan TNI/Polri] enggak punya bukti, ya kita semua juga bisa menduga-duga lah," kata dia, Selasa (13/2/2024).
Lebih lanjut, dia menuturkan saran agar tidak terlalu menanggapi isu yang tidak ada buktinya atau hanya dugaan. Sebab, salah satu pihak yang keberatan nantinya akan berada di posisi serba salah. "Sekarang kalau dengan kata-kata dugaan itu kan, menurut saya itu pernyataan-pernyataan apa bisa dikatakan gak bernyali ya, ya kan? biar tidak bisa dituntut kan? Kalau dituntut bilang 'anda maksudnya apa kan saya menduga-duga' katanya begitu," kata Maruli.
Dengan demikian, menurutnya, hal yang memuat dugaan itu merupakan permainan dari salah satu pihak yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tertentu. "Itu permainan-permainan mereka untuk membuat ya situasi, punya tujuan tertentu mungkin ya. Kita tidak tahu," pungkasnya.
BACA JUGA: Bawalu RI Sarankan Masyarakat Tonton Dirty Vote, Ini Alasannya
Sebagai informasi, film Dirty Vote muncul tiga hari menjelang pemilu, merangkum dan membongkar kejadian janggal menjelang pemilu.
Dirty Vote adalah film dokumenter yang digarap oleh Dandhy Dwi Laksono yang sebelumnya juga sudah menggarap sejumlah film dokumenter seperti Sexy Killers, Pulau Plastik, dan Barang Panas.
Ulasan tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan selama masa kampanye disampaikan oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi dengan nada netral.
Adapun, film ini tidak dikemas seperti film dengan skenario atau film dokumenter, lebih seperti acara jurnalistik yang statis, dan merangkum berita dan data-data statistik, serta hasil riset.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gempa M5,7 Guncang Tenggara Tuapejat, Tak Berpotensi Tsunami
- Indonesia Soroti Insiden Berulang di Lebanon, Minta PBB Bertindak
- Kedatangan Jenazah Prajurit TNI dari Lebanon Dikawal Puluhan Personel
- Siswa Keracunan Spageti MBG, Operasional Dapur Disetop
- Viral MBG Dibungkus Kresek, Satgas dan BGN Turun Tangan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Kini Dilengkapi Antrean Digital
- Duel Antar Geng Berujung Pembacokan di Pakualaman Jogja
- Sindikat Oplos LPG Subsidi Terbongkar, Keuntungan Rp1,3 Miliar Perhari
- Harga Pangan Global Naik Lagi, FAO Soroti Dampak Konflik Timur Tengah
- Sekolah dan ASN Didorong Ubah Kebiasaan Demi Hemat Energi
- UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan bagi 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
- Update KRL Jogja ke Solo Hari Ini 4 April 2026, Ini Jamnya
Advertisement
Advertisement








