Advertisement
Ahok Ingin Mundur dari Komut Pertamina Demi Kampanyekan Ganjar-Mahfud
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belakangan dikabarkan membuka peluang untuk turun gunung mengampanyekan Ganjar-Mahfud. Ahok diisukan mundur sebagai Komisaris Pertamina yang disebut mendapatkan gaji Rp8,3 miliar per bulan.
Ahok mengatakan bahwa peluang itu terbuka apabila PDIP memberi tugas kepada dirinya untuk melakukan kampanye. Sebagaimana diketahui, Ahok resmi bergabung dengan partai berlogo banteng tersebut sejak pertengahan Januari 2019.
Advertisement
“Bisa saja [mengampanyekan pasangan calon nomor urut 03] jika ditugaskan oleh partai,” ujar Ahok saat dihubungi Bisnis melalui pesan singkat pada Selasa (30/1/2024) malam.
Sejauh ini Ahok belum memberikan jawaban ketika dikonfirmasi apakah akan mundur dari jabatan Komut Pertamina jika aktif berkampanye.
Namun, sesuai dengan perundang-undangan, pejabat BUMN dilarang berkampanye selama masih menjabat Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilu melarang sejumlah pejabat negara untuk terlibat dalam tim kampanye, di antaranya Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, ASN, TNI, Polri, hingga direksi ataupun komisaris BUMN.
Hal itu juga ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga. Dia mengatakan jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah tidak diperbolehkan melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
BACA JUGA: Gunung Semeru Lontarkan Abu Vulkanik Jumat Pagi Ini
Menurutnya, komisaris ataupun direksi perusahaan pelat merah dapat menunjukkan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Meski demikian, dia tidak menjelaskan sejauh mana batasan direksi dan komisaris BUMN dapat terlibat dalam agenda politik salah satu calon presiden dan wakil presiden.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika Ahok ingin mengkampanyekan Ganjar-Mahfud, maka dirinya mungkin akan mundur dari jabatan sebagai Komisaris Utama Pertamina dan meninggalkan gaji besar. Gaji Ahok Rp8,3 miliar per bulan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Biaya Haji Kemungkinan Bisa Turun Lagi
Geledah Rumah Eks Ketua PN Surabaya, Kejaksaan Agung Sita Uang Rp21 Miliar
Kitabisa Salurkan Santunan kepada Ahli Waris di Jogja dan Bogor
Advertisement
Ketua KPK Terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Belum Berencana Menahan
KPK Panggil 2 Saksi Terkait Suap Harun Masiku
Pemerintah Akan Tindak Tegas Pedagang Jual Beras SPHP Di Atas HET
Advertisement
KPK Panggil Plt Dirjen Imigrasi Terkait Kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Omzet Pedagang Kantin Sekolah Menurun Terdampak MBG, Begini Respons Kepala BGN
KPK Sita Rp350 Miliar Terkait Suap Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari
BMKG Minta Nelayan Pantai Selatan Waspada Gelombang Tinggi 15-16 Januari 2025
Tren Permainan "Koin Jagat", Pengamat: Tak Produktif dan Berbahaya
Advertisement
Program Makan Bergizi Gratis Mengandung Gizi Cukup Meski Tanpa Susu
Berita Pilihan
- Eksespi Hakim Heru Hanindyo Ditolak, Sidang Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Dilanjutkan
- Ini Alasan KPK Belum Menahan Hasto Kristiyanto
- Vaksin dan Masker Dua Alat untuk Cegah Wabah HMPV dan Influenza
- Ini Kenaikan Biaya Haji Indonesia dari Tahun ke Tahun Sejak 2015
- 60 Kampus di Jerman Tak Lagi Gunakan Media Sosial X, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement
Asyiknya Camping di Pantai, Ini 2 Pantai yang Jadi Lokasi Favorit Camping Saat Malam Tahun Baru di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Polda Jateng Bongkar Makam Darso, Korban Dugaan Penganiayaan Polisi DIY
- Yusril Sebut MK Berpeluang Batalkan Parliamentary Threshold
- Hadapi Libur Panjang Akhir Januari 2025, KAI Tambah Jadwal Perjalanan Kereta Api, Cek Jadwalnya di Sini
- Tukar Minyak Jelantah Dapat Saldo e-Wallet dan Poin MyPertamina
- Nyalip Indonesia, Nilai Ekspor Meningkat 7,8 Kali Lipat, Vietnam jadi Raja Durian Baru di Dunia
- Pemeriksaan Hasto di KPK Tetap Berjalan Meski Ada Proses Gugatan Praperadilan
- Selesaikan Pendaftaran Tanah Rumah Ibadah, Menteri Nusron Menggelar Rakor dengan Organisasi Lintas Agama
Advertisement
Advertisement
