Advertisement
CRCS Nilai Atasi Konflik Kebebasan Beragama Bukan dengan Relokasi
Ilustrasi toleransi antar umat beragama. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Relokasi bukan solusi yang baik dalam mengatasi konflik terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
"Model penyelesaian yang mengharuskan relokasi untuk menjadi sebuah pilihan jangan sampai terulang kembali," ujar Direktur Center for Religious and Crosscultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Abidin Bagir saat diskusi buku Mengelola Konflik, Memajukan Kebebasan Beragama di Auditorium Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM, Yogyakarta, Rabu (10/1/2024).
Advertisement
Penyelesaian dengan cara relokasi, kata Zainal, antara lain terjadi pada kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor yang proses penyelesaiannya menelan waktu hingga 15 tahun. Menurut dia, berlarutnya kasus itu, disebabkan proses mediasi dan relasi antarkelompok yang tidak terbangun.
Sebaliknya, kata Zainal, antarkelompok saling menggugat secara legal formal ke pengadilan, sehingga tidak pernah mencapai titik temu. "Seharusnya diselesaikan lebih awal dengan mediasi dan negosiasi, resolusi untuk memenuhi hak semua kelompok agar tidak memilih saling gugat dan sebagainya," kata dia. Zainal menilai advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dua dasawarsa makin menguat setelah ada amendemen UUD 1945 pada tahun 2000.
Baca Juga
Ganjar Nyatakan Pemerintah Harus Jamin Kebebasan Beragama
Pelanggaran Kebebasan Beragama Dilaporkan Meningkat, Ma'ruf Amin Akan Verifikasi
Pembelajaran di Sekolah Harus Sensitif Kebebasan Beragama
Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Kharisma W. Khusniah mengatakan proses relokasi pada kasus GKI Yasmin bisa dianggap untuk menormalisasi konflik, tetapi kebijakan tersebut justru mempertahankan praktik intoleransi di tengah masyarakat.
Di Yogyakarta, kata Kharisma, kerap menemukan kasus yang sama, di mana kelompok minoritas mengalami tekanan dan intimidasi dari kelompok mayoritas. "Berbeda dengan saat pendirian gereja di Ngentak, Sleman, justru warga sekitar saling gotong royong membangun gereja dan masjid. di mana pihak yang berkonflik dan perwakilan negara saling membangun hubungan," kata dia.
Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM Diah Kusumaningrum mengatakan selama manusia hidup bersama maka selama itu pula konflik akan selalu muncul. Menurut dia, pendekatan yang dipilih untuk menyelesaikan konflik sebaiknya yang paling sedikit mudaratnya dan mengedepankan prinsip keadilan sosial. "Keterampilan itu hanya dapat berkembang dengan latihan dan refleksi secara berulang," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
- Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
- Seleksi Sekolah Rakyat Dimulai, Kemensos Siapkan Kuota 30 Ribu Siswa
Advertisement
Lebih dari 126 Ribu Warga Sleman Peserta JKN Nonaktif, Ini Sebabnya
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
- Bus Rombongan Ibadah Terbalik di Brasil, 15 Tewas Termasuk Tiga Anak
- Fina Mahardhika Luncurkan Buku Reflektif, Siap Diolah Jadi Pertunjukan
- AFC Umumkan Kandidat Piala Asia 2031, Indonesia Tantang Negara Besar
- Nyadran Makam Sewu Wijirejo Bantul Digelar 9 Februari 2026
- Ini Skema Lengkap THR PNS 2026, Dari Nominal hingga Jadwal Cair
- Imlek 2026, KAI Daop 6 Percantik Stasiun Yogya dengan Lampion Merah
Advertisement
Advertisement



