Dana Desa 2026 Dikunci 58 Persen untuk KDMP, Ini Dampaknya
58 persen Dana Desa 2026 atau Rp34,57 triliun dikunci untuk KDMP. Pemerintah sebut lebih tepat sasaran, desa khawatir fleksibilitas menyusut.
Pengamat politik Rocky Gerung (kiri) menanggapi gagasan calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kanan) saat Diskusi Interaktif Capres 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023). - Antara /Arnas Padda
Harianjogja.com, JAKARTA—Calon Presiden (Capres) usungan PDIP Ganjar Pranowo hanya memberikan nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Penilaian itu ditepis oleh elite PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan penegakan hukum masih baik-baik saja. "Kalau penilaian sebuah kinerja penegak hukum, kita menilai mitra-mitra sampai hari ini baik-baik saja," jelas Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
Ketua Komisi III DPR yang bermitra dengan lembaga penegakan hukum ini menilai tidak ada suatu yang terlalu buruk, yang buat penegakan hukum di Indonesia harus diberi rapor merah. Meski demikian, dia tidak memungkiri apabila ada dinamika hingga konfliknya dalam lembaga-lembaga penegak hukum.
Dia masih bisa memaklumi berbagai dinamika dan konflik itu. Apalagi, lanjutnya, banyak hasil survei menunjukkan kepercayaan publik kepada para penegak hukum masih tinggi. "Kalau rating penegakan hukum, kalau kita lihat kejaksaan rating-nya masih di 74% ya. Kemudian rating-nya Polri masih 72%," ujarnya.
Pacul merasa sebaiknya penjelasan lebih lanjut ditanyakan ke Ganjar. Dia tidak tahu alasan pasti Ganjar memberi nilai 5 untuk penegakan hukum. "Mungkin Pak Ganjar punya info lebih banyak dari aku," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar pada Sabtu (18/11/2023), Ganjar menyatakan penilaian ke penegakan hukum di Indonesia turun. Kini dia memberi nilai 5 dari 10.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu merasa belakangan kasus belakangan banyak kasus yang menjadi sorotan publik karena penuh dengan polemik. Alasannya, dirasa banyak intervensi hingga rekayasa hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
58 persen Dana Desa 2026 atau Rp34,57 triliun dikunci untuk KDMP. Pemerintah sebut lebih tepat sasaran, desa khawatir fleksibilitas menyusut.
Polisi selidiki keributan di Tegalrejo Jogja yang viral di media sosial. Diduga terjadi penganiayaan usai cekcok di jalan.
Polri menegaskan kesiapan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.
Forum Anak Daerah (FAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menggelar hari pertama dari rangkaian kegiatan "Temu Hati #17" di Ruang Nyi Ageng Serang
Dinkes Sleman ungkap keracunan Toragan akibat Salmonella dari makanan hajatan, seluruh pasien kini telah pulih.
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.