Pj Gubernur Jawa Tengah Minta Deteksi Dini Potensi Permasalahan Pemilu

KARANGANYAR—Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Nana Sudjana meminta kepada jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mampu mendeteksi dini tehadap potensi permasalahan pemilu di wilayahnya.

"Deteksi dini harus betul-betul dilakukan, kita harus pasang mata,  pasang telinga, dan harus punya jaringan,” kata  Nana dalam Rakor Evaluasi Program dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif dan Toleran Menjelang Pemilu Serentak di Hotel Lor Inn, Karanganyar Rabu (25/10/2023).

Dengan begitu, setiap ada riak-riak permasalahan maupun potensi konflik segera terselesaikan. “Jangan nunggu besar. Jadi saya minta, sekecil apapun, selesaikan," katanya.

Dikatakan Nana,  perangkat terkecil dalam masyarakat, seperti RT, RW, maupun pemerintah desa, bisa dijadikan kepanjangan tangan Kesbangpol untuk melihat situasi di bawah. Oleh karena itu, jejaring sosialnya  harus diperluas, karena Kesbangpol tidak bisa bekerja sendiri.

Sejumlah stakeholder juga diminta sering melakukan koordinasi, seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kesbang, Dir-intel Kasat-intel, Pasintel di Kodim, dan lainnya. “Saya minta terus dilakukan (koordinasi) setiap ada masalah, sehingga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi, seluruh permasalahan sebesar apapun, seberat apapun, kalau kita sinergi, pasti ada langkah-langkah penyelesaiannya. Ada solusinya," katanya.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menambahkan, pesta demokrasi 2024 adalah pekerjaan yang tidak ringan. Sebab, perhelatannya dilaksanakan serentak, dengan jumlah pemilih yang besar.

Menurut dia, setiap setiap kontestasi politik, punya potensi konfliknya masing-masing. Maka, yang perlu dilakukan para penyelenggara pemilu beserta stakeholdernya adalah menekan terjadinya konflik, agar tidak berpotensi menjadi besar.

Untuk meredam konflik, terang Luthfi, Polda Jateng menyiapkan strategi cooling system. Dalam strategi ini, Polda Jateng membentuk kelompok Cipayung yang isinya kumpulan berbagai organisasi kemahasiswaan. Ketika terjadi konflik, anggota organisasi kemahasiswaan ini yang mengambil peran untuk mendinginkannya.

Selain membentuk kelompok Cipayung, Polda Jateng juga menggunakan strategi manajemen sosial. Dalam strategi ini, Polda menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat.

BACA JUGA: PBB Bandara YIA Diturunkan dari Rp28 Miliar Jadi Rp7,8 Miliar, Pemkab Kulonprogo Ajukan PK

Di samping itu, diterapkan pula manajemen media dengan melaksanakan patroli siber.  "Di bawah Direktorat Siber, Ditreskrimsus, dan Dir Intel, kita akan melakukan patroli Siber untuk memetakan trending topik politik, di wilayah kita, " ungkap Luthfi.

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI, Widi Prasetijono menegaskan, sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan pemilu-pilkada yang sukses. Sinergi dan kolaborasi diperlukan, karena setiap pemangku kepentingan memiliki keterbatasan. "Kita punya keterbatasan. Keterbatasan kekuatan, keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan data atau informasi dan tentunya prioritas dalam pelaksanaan tugas,” kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, ada sejumlah ruang Grey area yang perlu dikerjakan bersama-sama. “Sehingga, kita harus bisa bersama-sama untuk menyongsong tugas yang akan kita laksanakan dalam waktu sekarang, sampai dengan nanti pelaksanaan pemilu selesai, " jelasnya. (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.