Bagaimana Nasib Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae Senilai Rp121,35 triliun? Begini Kata Muldoko
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap sejumlah persoalan terkait dengan s langkah lanjutan program kerja sama pengembangan pesawat jet tempur bersama Korea Selatan KFX/IFX atau KF-21 Boramae.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri
Advertisement
Pertemuan antara Moeldoko dengan Kemenhan, Kemenkeu, Kemenlu, dan Bappenas tersebut berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Moeldoko menilai terdapat tiga isu besar yang hadir dalam keberlangsungan program kerja sama jet tempur KF-21 Boramae, yaitu mengenai hak kekayaan intelektual, sistem perjanjian, serta hak pemasaran.
Ketiga isu tersebut, menurut Moeldoko, perlu segera dicarikan solusi untuk melanjutkan keberlangsungan kerja KF-21 Boramae.
“Pada kerja sama ini juga ada pertaruhan hubungan politik kedua negara [Indonesia dan Korsel], jangan sampai ini dipertaruhkan dan harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh,” kata Moeldoko dalam keterangan resmi, Selasa (3/10/2023).
Selain mengenai harmonisasi kerja sama bilateral RI-Korsel, Moeldoko juga menyampaikan adanya pelibatan transfer teknologi dari proyek jet tempur KF21 Boramae.
“Proyek ini juga berkaitan dengan pengembangan SDM kita, agar insinyur-insinyur kita bisa menguasai teknologi yang juga lebih advance,” ujarnya.
BACA JUGA: 7 Top News Harianjogja.com Selasa, 3 Oktober
Sebagaimana sebelumnya telah disampaikan bahwa alokasi cost share sempat mengalami penundaan, sehingga diperlukan renegosiasi terkait permasalahan ini.
Jika mengacu pada perjanjian awal, maka tahapan engineering, manufacturing, and development (EMD) dalam proyek jet tempur tersebut rampung pada 2026. Namun, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Indonesia masih harus melunasi pembayaran cost share kepada pihak Korsel, yaitu Korea Aerospace Industries (KAI).
Dari sisi anggaran, Moeldoko menyampaikan bahwa perihal tersebut sudah menjadi keputusan dari Kementerian Keuangan.
“Awalnya kita semangat lalu poco-poco [maju-mundur] dan sekarang kita semangat lagi namun keuangan negara berkehendak lain,” ungkapnya.
Sebagai informasi Indonesia menjalin kerja sama dengan Korea Selatan dalam pengembangan jet tempur KFX/IFX. Dua negara bersepakat dalam proyek US$8 miliar atau Rp121,35 triliun.
Dalam proyek itu, Indonesia akan mendapatkan transfer teknologi jet tempur. Proyek itu diperkirakan akan memproduksi 120 unit jet tempur untuk Korsel dan 48 unit jet tempur untuk Indonesia. Sesuai kesepakatan, Indonesia menanggung 20 persen dari total pembayaran.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Moeldoko juga menyebut akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan tepat pada Hari TNI mendatang, 5 Oktober 2023.
“Saya akan coba bicarakan terkait kerja sama ini juga nanti,” pungkas Moeldoko.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hizbullah dan Israel Sepakati Gencatan Senjata, Dimulai per Hari Ini
- Rem Blong, Truk Tronton Sejumlah Kendaraan di Slipi, Satu Orang Meninggal Dunia
- Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
Advertisement
Mencoblos di Kwarasan Wetan, Sunaryanta: Satu Suara Dapat Menentukan Masa Depan Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Buron Judol Handoyo Salman Ternyata Ditukar dengan Buron Filipina Hector Aldwin Pantollana
- Dorong Inovasi Bisnis Perumahan, BTN Gelar Ajang Kompetisi Housingpreneur di UGM
- 3 Siswa SMKN 4 Semarang yang Jadi Korban Penembakan Aktif di Sekolah
- Siswa SMK Korban Penembakan Polisi di Semarang Diperbolehkan Pulang dari Rumah Sakit
- Gelar Ratas, Prabowo Bahas Isu Pangan, Pupuk hingga Transformasi Bulog
- Siswa SMK di Semarang Meninggal Diduga Ditembak Polisi, Begini Reaksi Komnas HAM
- Perampasan Aset Judi Online Bisa untuk Kepentingan Negara
Advertisement
Advertisement