Pengaturan Ekonomi Digital Masih Lemah, Menteri Teten: 56 Persen Pasar E-commerce Dikuasai Asing

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengatakan pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih lemah. Sehingga pemerintah berencana untuk mengadopsi cara China dan Singapura dalam mengatur ekonomi digital.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan, di China, ekonomi digital melahirkan ekonomi baru tanpa membunuh pelaku ekonomi yang sudah ada.
Advertisement
"Kedua negara tersebut kita jadikan benchmark dalam hal pengaturan ekonomi digital," kata Teten dalam keterangan resmi Rabu (13/9/2023).
Teten menuturkan, dalam kurun 10 tahun, ekonomi digital di China naik 5 kali lipat dengan menyumbang 41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun 90 persen dikuasai oleh domestik, sedangkan sisanya dikuasai oleh asing.
Dia mengakui, pengaturan ekonomi digital di Tanah Air tergolong lemah. Pasalnya, 56 persen pasar e-commerce dikuasai oleh asing, sedangkan 44 persen oleh domestik.
Jika hal tersebut tidak segera diatur, Teten khawatir ini akan menjadi ancaman serius bagi ekonomi domestik.
Dia menuturkan, sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluh lantaran kondisi saat ini tidak menguntungkan bagi bisnis mereka. Teten mencontohkan praktik bisnis yang dilakukan oleh platform digital asal China, TikTok, di Indonesia. Di China sendiri bahkan mengatur terkait larangan praktik monopoli oleh platform digital.
Menurutnya, hadirnya aturan terkait ekonomi digital tak lantas membuat negara-negara asing meninggalkan di Indonesia. Mengingat pasar digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa.
"Kita harus memiliki keberanian untuk mengatur itu," ujarnya.
Adapun saat ini, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas melindungi ekonomi domestik mengingat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) saja dinilai tidak cukup untuk mengatur hal tersebut.
Rencananya dalam waktu dekat, Teten akan bertemu dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk membahas pengaturan ekonomi digital.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
- Cuaca Panas, Dinas Kesehatan DIY Minta Warga Mewaspadai Gangguan Kesehatan Kulit
- Kadin Serukan Pembenahan Keamanan Data Pribadi Saat Masuk Gedung di Jakarta
Advertisement

Hardware Jaringan Internet Iconnet Digondol Maling, Kerugian Capai Rp270 Juta
Advertisement

Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO & Status Global Geopark Terancam Dicabut, Ini Penyebabnya
Advertisement
Berita Populer
- Setahun Tragedi Kanjuruhan, Duka Seorang Ibu yang Tak Lagi Berharap pada Keadilan
- Jadi Tokoh Inspiratif Dunia, Karya Biografi Jokowi Karya Dirut PLN Diterbitkan di Korea
- RSUD Garut Terbakar, Layanan Cuci Darah Sementara Dipindah ke RS Lain
- Berharap Indonesia Punya Pemimpin Sekelas John F Kennedy, Megawati: Sudah Ganteng, Pintar
- Hotel Sultan Urung Dikosongkan! Negara Kembali Mengalah dari Ponjto Sutowo
- Apa Itu Batik Sogan? Batik Kegemaran Presiden Jokowi
- Tak Menyangka, Tukang Bangunan Ponpes di Jogja Peroleh Hadiah Mobil Listrik
Advertisement
Advertisement