Advertisement
Pembangunan Istana Negara di IKN Selesai Sebelum 17 Agustus 2024
Gambar kompleks Kantor Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan istana presiden dan gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan selesai sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2024.
“Saat ini progres pembangunan Istana presiden RI dan gedung-gedung pemerintahan untuk batch satu sudah mencapai 46 persen lebih,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) Mohammad Zainal Fatah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Advertisement
Begitu juga dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan lainnya seperti empat gedung Kementerian Koordinator, yang juga ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2024.
Berdasarkan data dari kementerian PUPR per 17 Agustus 2023, realisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana kepresidenan di Ibu kota Negara mencapai 22,135 persen.
Sedangkan, realisasi pembangunan gedung kantor Presiden sebesar 27,525 persen, penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap II mencapai 92,250 persen.
Baca juga: Kreatif! Warga Gunungkidul Sulap Gedebog Pisang Jadi Lukisan Jutaan Rupiah
Serta pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator satu 12,78 persen, kementerian koordinator tiga 10,429 persen dan Kementerian koordinator empat 15,135 persen.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa Upacara detik-detik proklamasi HUT RI ke 79 dilakukan di IKN Nusantara Kalimantan Timur.
“Insya Allah. Tahun depan sudah di IKN. Kita lihat nanti," kata presiden.
Diketahui, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa sampai saat ini terdapat 260 perusahaan yang menyampaikan surat minat untuk berinvestasi di IKN. Dari jumlah tersebut, terdapat tujuh perusahaan yang sampai pada fase kesepakatan komitmen. Contohnya Ciputra (Group), komitmen untuk investasi dan bangun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kunjungan Kerja ke Spanyol, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak
Musim Kemarau, PDAM Temanggung Menggilir Pengaliran Air Pelanggan
Revisi Undang-Undang IKN Disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR
Ke Malaysia Bertemu Mahatir Muhammad, Megawati Membahas IKN dan Hujan
Advertisement
Saatnya Sistem ASN Dirombak, Presiden Jokowi: Agar Tidak Hanya Urus SPJ
Dorong ASN Pindah ke IKN, Jokowi: Ada yang Senang dan Ada yang Tidak
KPK Temukan Dokumen Febri Diansyah di Kementan, Berikut Penjelasannya
Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
Advertisement
Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Mentan Syahrul dan Menpora Dito Masuk Daftar?
Sah! MK Tolak Gugatan Formil, Pemerintah Lanjutkan UU Cipta Kerja
Situs OJK Sempat Down, Terserang Ransomware?
Proyek Kereta Cepat Baru, Jakarta-Surabaya Hanya 3,5 Jam
Viral Kebakaran Lahan di Area Bandara Kertajati, Begini Kondisi Terkini
Advertisement
SBY Temui Jokowi Ditengah Isu Reshuffle Kabinet
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement
Kapanewon Semin Jadi Lumbung Padi Terbesar di Gunungkidul
Advertisement
Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN
- Info Gempa Terkini: Sesar Tarera-Aiduna Memicu Gempa Magnitudo 5,3 di Pantai Selatan Kaimana
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- KPK Ungkap 3 Klaster Korupsi di Kementan, dari Pemerasan, Gratifikasi hingga Pencucian Uang
- BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak dengan Fasyankes yang Tak Jalani Kesepakatan
- BUMN Waskita Karya Gagal Bayar Utang Obligasi Senilai Rp941 Miliar
Advertisement
Advertisement
