Rusia Dukung Nuklir Korut, Tolak Seruan Denuklirisasi
Rusia mendukung program nuklir Korea Utara dan menolak seruan denuklirisasi Semenanjung Korea karena meningkatnya ketegangan kawasan.
Ilustrasi tabungan./Freepik
Harianjogja.com, SOLO—Kasus fresh graduate yang tidak diterima bekerja di perusahaan lantaran riwayat BI Checking yang buruk sedang viral di Twitter.
Berawal dari unggahan di akun X (dulunya Twitter) @worksfess pada Kamis (17/8/2023). "Emang kalo BI checking kotor gabisa dapet kerja yaa? Bukan kotor karna nunggak bayar tapi karna ya punya paylater aja gituu:')," tulis pengunggah.
Unggahan tersebut kemudian mendapatkan banyak tanggapan dari netizen. Beberapa di antaranya bahkan membeberkan hal yang mengejutkan.
BACA JUGA:
Salah satu netizen mengatakan jika perusahaannya menolak beberapa kandidat fresh graduate lantaran riwayat BI cheking yang buruk.
Muncul pula tangkapan layar yang memperlihatkan pemimpin perusahaan menolak calon karyawan lantaran kol alias kredit lancarnya berada di angka 4 atau lima, yang berarti tidak memuaskan.
Bahkan, beberapa calon karyawan memiliki tagihan pinjol yang besarnya lebih dari 50% gajinya.
Memang tidak ada aturan resmi jika BI Checking bagus menjadi salah satu syarat diterima kerja. Akan tetapi, beberapa perusahaan, bahkan di dunia, akan melakukan cek soal komitmen karyawan melalui BI Checking ini.
Dilansir dari Nova Credit, riwayat keterlambatan pembayaran utang menunjukkan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab dengan keuangannya sendiri.
Hal ini dapat mencerminkan seberapa bertanggung jawab seseorang di tempat kerja sehingga perusahaan akan berpikir dua kali untuk merekrutnya. Sebagai informasi, BI Checking saat ini bernama SLIK OJK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Rusia mendukung program nuklir Korea Utara dan menolak seruan denuklirisasi Semenanjung Korea karena meningkatnya ketegangan kawasan.
KPK mengungkap dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Bos Summarecon untuk pembukaan blokir dan pemecahan SHGB di Kabupaten Bogor.
BPOM menyebut sekitar 31 ribu sumber daya hayati Indonesia berpotensi menjadi produk kesehatan berbasis alam dan perlu hilirisasi riset.
KPK menahan Fahd Arafiq, bos Summarecon, hingga sejumlah pejabat ATR/BPN dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor.
DPRD Kota Jogja menyoroti keluarga kurang mampu yang memilih SD swasta. Pendidikan agama dan karakter menjadi salah satu pertimbangannya.
Jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Enggano belum teridentifikasi sebagai korban KM Arupadatu I. DNA masih didalami tim DVI.