Advertisement
IDI Tidak 100% Setuju Banyak Kampus Buka Fakultas Kedokteran

Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Sebanyak 12 kampus di Indonesia kompak membuka Fakultas Kedokteran pada Agustus 2023 ini. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun ikut buka suara mengenai hal tersebut.
Ramainya pembukaan Fakultas Kedokteran ini disebut sebagai langkah pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) di daerah.
Advertisement
“Karena dengan melihat kapasitas yang ada [dari pembukaan ini], maka jenis-jenis dokter spesialis baru dapat dipenuhi dalam lima sampai lima belas tahun ke depan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan [Kemenkes] Siti Nadia Tarmizi, dikutip dari Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com, Kamis (10/8/2023).
Melihat hal ini, Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Hasbullah Thabrany pun mengatakan ketidaksetujuannya.
Menurutnya, penambahan Fakultas Kedokteran untuk mencetak calon-calon dokter agar dapat memenuhi kebutuhan daerah adalah hal yang kurang pas.
Baca juga: Banyak Warga Membakar Sampah, DLHK DIY Cemaskan Kualitas Udara
“Saya tidak 100 persen setuju karena pendidikan kedokteran jadi seakan-akan jualan lewat isu krisis dokter. Menurut saya, ini tidak didasarkan pada kajian yang memadai. Memang, Indonesia ada masalah kekurangan dokter spesialis dan masalah distribusinya. Tapi kalau kekurangan dokter umum, sebenarnya tidak juga,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/8/2023).
Sebab dirinya menilai bahwa beban kerja dokter umum dengan rasio 1:2.500 penduduk sebenarnya masih ideal di Indonesia.
Hal ini mengacu data rata-rata jumlah pasien yang butuh layanan dokter umum di Indonesia setiap bulannya, di mana masih berkisar 18-20 persen dari total penduduk.
Dari sini langkah menggenjot kuantitas dokter umum melalui dibukanya Fakultas Kedokteran di sejumlah perguruan tinggi pun dinilai tidak terlalu mendesak.
Terlebih, upaya ini pun bukan solusi atas masalah yang lebih urgen, yakni distribusi dokter untuk pemerataan layanan kesehatan di seantero Tanah Air, baik terkait dokter umum, maupun dokter spesialis.
“Masalahnya, dokter jangan hanya dituntut mengabdi di daerah, tapi tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya selama studi, serta beban jam praktiknya sehari-hari dalam rangka mengejar target. Apalagi dokter spesialis yang sekolahnya saja lama,” jelas Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universtas Indonesia ini.
Tidak Terserap Pasar
Dirinya mengaku khawatir apabila jawaban pemerintah untuk isu krisis dokter hanya dengan memperbanyak lulusan kedokteran, efek negatifnya akan mulai terasa sekitar 10 tahun mendatang, di mana akan semakin banyak dokter muda yang tidak terserap pasar.
Untuk itu, Hasbullah menyarankan pemerintah lebih baik semakin memprioritaskan kebijakan untuk mendorong rumah sakit (RS) segera menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Menurutnya, upaya terkait hal ini jauh lebih relevan dan urgen untuk kondisi terkini, dalam konteks mengatasi isu krisis dokter di Indonesia.
“RS pendidikan untuk mencetak spesialis itu yang harus digenjot duluan, bukan memperbanyak fakultas kedokteran umum. Karena spesialis itu pendidikan yang memang harus memperbanyak pengalaman sejak dini, lewat menangani pasien di bawah supervisi dokter yang sudah kompeten,” tambah Hasbullah.
Menurut Hasbullah, salah satu upaya mendorong RS mencetak dokter spesialis bisa diawali dengan memberikan insentif dan fasilitas bagi para dokter spesialis eaxisting, dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pendidik atau trainer para calon dokter spesialis muda.
Selain itu, output dari RS pendidikan pun dinilainya bisa menjembatani isu kekurangan dokter spesialis di daerah pelosok, yakni lewat mekanisme penerapan sertifikasi berbasis pengalaman praktik yang utamanya menyasar para dokter muda. “Misalnya, ada pasien yang butuh operasi polip hidung di daerah pelosok. Ini bisa ditangani dokter yang sudah punya sertifikasi kompetensi untuk melakukan operasi hidung, walaupun dia masih berproses jadi spesialis THT, misalnya. Ini lebih efisien ketimbang mencetak dokter spesialis dari nol untuk diminta mengabdi ke daerah,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement