Advertisement
Meski Banjir Kritik, Nadiem Makarim Bakal Terus Lanjutkan PPDB Jalur Zonasi
Mendikbudristek Nadiem Makarim memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Jumat (13/5/2022). JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi selama beberapa waktu terakhir terus menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan PPDB zonasi akan terus dilanjutkan karena sudah ditetapkan ketika Menko PMK Muhadjir Effendy menjabat sebagai Mendikbud.
"Itu kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir. Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya," ujarnya dalam acara Belajaraya 2023 di Posbloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).
Advertisement
BACA JUGA : PPDB 2023 Dievaluasi, Ini Deretan Persoalan yang Ditemukan
Nadiem memahami meski ini menimbulkan kerepotan bagi banyak pihak, termasuk bagi orangtua yang anaknya harus mengikuti tes dan kursus persiapan selama bertahun-tahun untuk bisa diterima di sekolah pilihan. Namun, dia meyakinkan tanpa sistem zonasi, kesenjangan pendidikan akan semakin melebar.
Nadiem mengatakan jika PPDB sistem zonasi tidak diberlakukan, maka murid yang dari kalangan tidak mampu akan selalu membayar sekolah swasta karena tidak bisa masuk ke sekolah negeri.
"Pasti, ya, udah anak-anak yang tidak mampu akan selalu harus bayar sekolah swasta yang sekolah swasta yang buat tempat anak-anak yang enggak bisa masuk sekolah negeri dan lain-lain," tuturnya.
Dia pun melanjutkan, dengan segala perdebatan yang menyangkut zonasi dan kerap dirinya menjadi korban, namun dirinya merasa itu adalah respon publik yang wajar.
BACA JUGA : PPDB SMA/SMK Jogja Zona Radius Dibuka, Sekolah Ini Survei Rumah Siswa
“Setiap kali saya membuat kebijakan, pasti akan ada perdebatan. Sudah seperti bagian dari SOP ketika membuat kebijakan. Hampir setiap kali, meskipun kebijakannya baik, pasti akan ada protes, di sana saya belajar" tutur Nadiem.
Adapun, implementasi PPDB jalur zonasi, telah ditemukan berbagai tindakan kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak dan sekolah di beberapa wilayah di Indonesia. Mulai dari memindahkan data anak ke Kartu Keluarga (KK) orang lain hingga dugaan praktik calo PPDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bappenas Sebut Telah Masukkan Program Makan Siang Gratis ke Dalam RKP 2025
Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp200 Juta, SYL Pakai Duit Pinjaman Vendor Kementan
Advertisement
Viral Bocah Menangis Kelaparan Minta Makan, Malah Dicaci Maki Ibunya
Advertisement
Mantan Hakim Agung Didakwa Melakukan TPPU dan Gratifikasi Rp25,9 Miliar
Prabowo Usul Pembentukan Presidential Club, PKS Mendukung Penuh
Sidang Eks Menteri Pertanian SYL, KPK Bawa 4 Saksi dari Kementan
BPS Ungkap 7,2 Juta Warga Indonesia Tidak Punya Pekerjaan
Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Berita Pilihan
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Selasa 7 Mei 2024: Lowongan CPNS DIY, Pelecehan Mahasiswi UPN
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement
