Advertisement
PPATK Terima Laporan Aliran Dana Ilegal untuk Pemilu 2024

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) banyak menerima laporan aliran dana ilegal yang diduga digunakan untuk pendanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Plt Deputi Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Syahril Ramadhan mengatakan tim lembaga intelijen keuangan kini tengah mempelajari laporan itu untuk mencari kemana aliran dana ilegal tersebut bermuara.
Advertisement
“Tentu jumlahnya bertambah [laporan]. Kami sudah banyak menerima laporan-laporan tapi laporan ini sendiri juga bukan pasti ilegal. Kan kita PPATK ini kan sebenarnya harus meneliti dulu," kata Syahril dalam diskusi di Hotel Santika, Bogor, Selasa (27/6/2023).
Kendati demikian, Syahril menegaskan pihaknya belum menemukan indikasi aliran dana ilegal dari peredaran gelap narkoba maupun hasil tindak pidana korupsi untuk mendanai calon presiden (capres) atau partai politik .
Dia hanya memastikan PPATK akan terus melakukan pengawasan secara ketat. PPATK, kata dia, tidak segan untuk meneruskan penelusuran jika kemudian menemukan aliran dana ilegal untuk pendanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Nanti kalau misalnya di 2024, dengan alat analisis yang lebih mumpuni dibandingkan tahun sebelumnya, nanti kalau ada nanti kita akan sampaikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
- Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
Advertisement
Advertisement