DJP Incar Pajak Digital, Target Rp2.357 Triliun 2026
DJP fokus ke pajak digital untuk kejar target Rp2.357 triliun 2026, penerimaan sudah tembus Rp50,51 triliun.
Gedung KPK - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini genjar melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). puluhan aparatur sipil negara (ASN) termasuk pejabat di lingkungan Kementan sudah dipanggil untuk memberikan keterangan kepada KPK.
Permintaan keterangan dari pegawai hingga pejabat di kementerian tersebut sejalan dengan proses penyelidikan dugaan korupsi yang sudah berjalan sejak Januari 2023.
"Ini kan berlansung sejak awal Januari 2023, sudah banyak yang kemudian kami undang ke KPK. Saya kira jumlahnya puluhan sudah dimintai keterangan, kemudian KPK juga sudah memiliki bahan keterangan sebagai calon barang bukti tentunya dalam proses-proses berikutnya," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (15/6/2023).
Dia mengatakan lembaganya akan menentukan sikap dan memberikan kesimpulan setelah proses permintaan keterangan terhada pihak tersebut untuk proses selanjutnya.
BACA JUGA: Ditertibkan, Pengamen di Malioboro Kerap Kabur ke Pasar Beringharjo
Dalam tahap penyelidikan, jelas Ali, KPK bakal mengusut apabila adanya peristiwa tindak pidana pada dugaan tersebut, sekaligus pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
"Proses berikutnya baru proses [penyidikan] dengan memanggil pihak-pihak lain baik itu sebagai saksi, tersangka, upaya paksa, dan lain-lain itu kami lakukan setelah memastikan peristiwa pidana korupsinya ditemukan dan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan kami juga dapat temukan," lanjutnya.
Pada perkembangan lain, KPK menjadwalkan permintaan keterangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo esok hari, Jumat (16/6/2023). Dia mengatakan surat telah dikirimkan kepada Syahrul Yasin agar bisa menghadiri agenda permintaan keterangan tersebut.
"Sehingga kami berharap kepada yang bersangkutan bisa hadir di Gedung Merah Putih KPK memenuhi undangan dari tim penyelidik KPK," kata Ali.
Seperti diketahui, sebelumnya penyelidikan kasus dugaan rasuah itu dibenarkan oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur. Namun demikian, dia belum mau membeberkan lebih jauh mengenai perkara itu lantaran masih di tahap penyelidikan. “Saat ini masih proses lidik [penyelidikan],” terang Asep, Rabu (14/6/2023). (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DJP fokus ke pajak digital untuk kejar target Rp2.357 triliun 2026, penerimaan sudah tembus Rp50,51 triliun.
Kemenkes mencatat 59,6 juta peserta CKG hingga 5 Juli 2026. Program kini fokus pada pengobatan hipertensi dan diabetes melitus.
DPMKP2KB Gunungkidul mencatat 24 lurah petahana berpeluang maju di Pilur 2026. Pendaftaran bakal calon berlangsung 13-23 Juli 2026.
Badai dahsyat di Prancis menyebabkan 13.000 rumah masih mengalami pemadaman listrik, merusak permukiman, dan mengganggu transportasi.
KA Bandara YIA PSO melayani 865.187 penumpang sepanjang Januari-Juni 2026, didukung konektivitas antarmoda yang semakin terintegrasi.
Indonesia bertekad menjadi negara industri modern. Proyek LNG Abadi Masela dinilai penting untuk hilirisasi dan ketahanan energi.