Advertisement
Ajak Pengembang Properti Investasi di IKN, PUPR Yakin Kebutuhan Hunian Tinggi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kebutuhan hunian masyarakat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan semakin tinggi. Hal itu diungkap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Fitrah Nur mengatakan, pembangunan proyek properti di IKN adalah kesempatan emas bagi pengembang properti. Untuk itu, pihaknya mendorong pengembang untuk segera berinvestasi di megaproyek ibu kota tersebut.
Advertisement
"Kami mengajak para pengembang untuk bisa berinvestasi di IKN. Jumlah kebutuhan rumah di IKN diperkirakan sangat tinggi. Hal itu bisa semakin bertambah mengingat ASN juga akan pindah ke IKN," kata Fitrah Nur, dikutip Minggu (11/6/2023).
BACA JUGA: Semua Tantangan Kontruksi Pengembangan IKN Diklaim Dapat Terselesaikan
Fitrah Nur menjelaskan, peningkatan kebutuhan tempat tinggal akan meningkat seiring dengan kedatangan masyarakat maupun para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah tugas ke IKN jumlahnya cukup besar.
Apalagi, selain pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemerintah juga akan terus mengembangkan sejumlah wilayah untuk hunian di IKN. Hal itu diharapkan bisa memacu semangat pengembang untuk bisa turut membangun IKN di masa mendatang.
"Kami juga berharap dukungan IKN ini bisa mendorong investasi-investasi di sektor lainnya," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Otorita IKN telah memberikan surat izin prakarsa proyek (SIPP) atau letter to proceed kepada enam investor yang akan menggarap proyek hunian ASN di IKN Nusantara senilai Rp47 triliun.
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan, dana yang dikeluarkan untuk pembangunan hunian ASN di IKN berasal dari APBN dan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Untuk yang perumahan target 17.000 [untuk ASN] dari pemerintah kan untuk membangun itu Rp9,4 triliun. Ada lima perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip, enam sebetulnya, tapi yang satu belum bisa diekspos," kata Dhony kepada wartawan di DPR RI, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan catatan Bisnis, lima perusahaan yang mulai menanamkan modalnya, yakni PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA). Perusahaan tersebut akan mulai membangun enam menara rumah susun senilai Rp1,67 triliun.
Kemudian, ada Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara) dengan investasi sebesar Rp30,8 trilliun unutk membangun 60 menara rusun.
Selanjutnya, Korean Land and Development 23 unit menara rusun senilai Rp8,65 triliun, konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk. (Triniti) menanamkan modal Rp1,8 triliun untuk mengerjakan 7 tower dan PT Nindya Karya (Persero) mengucurkan investasi Rp1,42 triliun untuk membangun 8 tower.
Sementara itu, satu investor lainnya belum dapat diungkap ke publik. Dhony hanya menyebut, investor tersebut kemungkinan merupakan konsorsium lokal dan asing. Adapun, dia menjelaskan akumulasi total investasi dari 6 perusahaan tersebut mencapai Rp47 triliun.
"Ini sudah hampir Rp50 triliun [dari KPBU] nilai investasinya untuk perumahan saja. Iya, sekitar Rp47 triliun [dari 6 perusahaan]," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Uang Rp11,8 triliun yang Disita Kejagung dari Perkara Korupsi Minyak Goreng Berasal dari 5 Korporasi Wilmar
- Bapanas: Beras SPHP Naik, Cabai Merah Turun
- 4 Pulau yang Disengketakan Resmi Milik Aceh, Bobby Nasution Minta Masyarakat Tidak Terhasut
- Perpusnas Merilis Sembilan Buku Bertema Kearifan Lokal untuk Warisan Masa Depan
- Fasilitas Cadangan Peringatan Dini Tsunami Sangat Penting, Ini Kata BNPB
Advertisement

Panjang Drainase di JJLS Kelok 23 Ditambah, Rest Area Disiapkan
Advertisement

Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Sita Uang Rp11 Triliun dari Terdakwa Korporasi PT Wilmar Group Terkait Dugaan Korupsi CPO
- TNI Gelar Operasi di Kabupaten Yahikumo Buru Kelompok OPM
- Fasilitas Cadangan Peringatan Dini Tsunami Sangat Penting, Ini Kata BNPB
- Presiden Prabowo Putuskan 4 Pulau Milik Aceh, Bukan Sumut
- Kebakaran Hutan Lahan Meluas di Riau, 12 Kabupaten Tetapkan Status Siaga Darurat
- DPR Jadwalkan Pemanggilan Fadli Zon untuk Klarifikasi Pernyataan Tidak Ada Pemerkosaan Massal pada 1998
- Pemerintah Iran Siap Membantu Evakuasi WNI
Advertisement
Advertisement