Advertisement
Jokowi Terbitkan Perpres Pembangunan Bandara VVIP IKN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden atau Perpres No.31/2023 tentang Percepatan Pembangunan Bandara VVIP untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada 6 Juni 2023. Dalam beleid itu, disebutkan bahwa percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) dilakukan untuk pengembangan infrastruktur penerbangan dan pendukung konektivitas di IKN.
Advertisement
"Pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VIP berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur," demikian bunyi pasal 1 dalam beleid tersebut.
BACA JUGA : Jokowi Resmi Teken Perpres Percepatan Pembangunan
Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Bandara VVIP. Penugasan untuk Kementerian PUPR meliputi perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan hingga pendaan.
Adapun, terkait penugasan pembangunan Kementerian PUPR mencakup fasilitas keselamatan dan keamanan, runway strip, runway end safety area, stopway clearway, landasan hubung (taxiway), jalan di dalam kawasan dan jalan akses menuju bandara VVIP di IKN.
Selain memberi penugasan ke Kementerian PUPR, Presiden juga memberi penugasan kepada kementerian lainnya seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertahanan hingga Kementerian ATR/BPN terkait percepatan pembangunan Bandara VVIP di IKN.
Untuk Kemenhub, Presiden menugaskan untuk menyusun perencanaan teknis berupa studi kelayakan dengan fokus pada kelayakan teknis pembangunan kebandarudaraan, kelayakan operasi penerbangan, masterplan, rencana teknis terinci, kajian kebutuhan fasilitas dan operasi bandara dan studi lingkungan.
Penugasan selanjutnya ialah melakukan verifikasi terhadap hasil pembangunan Bandar Udara VVIP, mengoperasikan dan memelihara Bandar Udara VVIP dan beberapa tugas lainnya.
Adapun, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat penugasan untuk memberikan jalur penerbangan yang dibutuhkan bagi pelayanan penerbangan untuk kepentingan pengoperasian penerbangan VVIP di IKN.
BACA JUGA : Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN
Sementara itu, untuk Kementerian ATR/BPN mendapat penugasan untuk melakukan fasilitasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
Selanjutnya, mendukung penyiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP termasuk jalan akses menuju bandara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan menggunakan tanah yang telah disediakan oleh Badan Bank Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pendanaan untuk penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal 7 pada beleid tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Advertisement