Merek Non Tradisional Perlu Diberi Perlindungan
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mengupayakan adanya perlindungan terhadap merek tradisional yang digunakan sebagai pengembangan brand suatu karya atau produk. Diskusi dengan melibatkan berbagai pihak perlu dilakukan untuk menampung berbagai masukan.
Salah satunya melalui Webinar IP Talks Brand (H)ours Pelindungan Merek Non Tradisional yang digelar pada Rabu (31/5/2023). Diskusi ini membahas tentang isu-isu pelindungan terhadap merek non tradisional di Indonesia sehingga dapat membangun kesadaran untuk bangga dan cinta akan merek Indonesia.
Advertisement
“Selain itu, dibahas juga ruang lingkup perkembangan pelindungan merek non tradisional, misalnya mengenai hal yang dimaksud pelanggaran dalam penggunaan merek non tradisional, juga untuk mendapatkan saran masukan dari praktis mengenai pelindungan merek non tradisional di masa mendatang,” kata Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kemenkum HAM Kurniaman Telaumbana dalam keterangan tertulis, Selasa.
Ia menjelaskan identitas merek tidak hanya dikenal dalam wujud gambar, huruf, kata, angka, logo, atau kombinasi warna saja. Namun juga menggunakan tanda identitas kepada suatu produk atau perusahaan itu sendiri dalam wujud hologram, tiga dimensi, suara, ataupun aroma yang kemudian dikenal sebagai merek tradisional.
Penggunaan Merek Non Tradisional dalam membangun brand dimaksudkan untuk lebih memberikan kesan identitas dan pembeda pada produk ataupun perusahaan tersebut. Upaya regulasi berupa pendaftaran dan pelindungan terhadap merek non tradisional diperlukan sebagai bagian hukum dalam kepemilikan merek non tradisional dan upaya pencegahan dari proses pelanggaran seperti pemalsuan.
“Pembicara dari praktisi hingga pakar di lingkup merek non tradisional, antara lain M. Arief Budiman [CEO Petakumpet Creativerse] dan Justisiari P.Kusumah [Managing Director, K&K Advocates]. Sekaligus menghadirkan R. Syaifullah Hadiyanto selaku pemeriksa Merek ahli utama, DJKI Kemenkumham,” ujarnya.
Webinar ini merupakan seri kelima dan akan dilaksanakan pada Rabu, 31 Mei 2023 pada pukul 09.30 WIB hingga selesai. Diikuti oleh para pengusaha, brand agency, praktisi, peneliti atau akademisi, instansi terkait pelindungan kekayaan intelektual, konsultan, hingga pemilik objek kekayaan intelektual .
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Mulai dari Juru Ketik, Endah Kini Pimpin Bumi Handayani
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Percepatan Akses Obat dan Vaksin Inovatif, Kemenkes Akan Bikin Satgas
- Wacana Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Hardjuno Wiwoho: Langkah Revolusioner Pemberantasan Korupsi
- Golkar Hargai Ketidakhadiran Jokowi di Undangan HUT Partai
- ASN Singapura Terbaik di Dunia, Begini Kondisi ASN Indonesia
- Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
- Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
Advertisement
Advertisement