Kementerian HAM Dukung Potongan Aplikator Ojol Maksimal 8 Persen
Kementerian HAM mendukung potongan aplikator ojol maksimal 8 persen demi perlindungan pekerja digital dan keadilan ekonomi platform.
Logo PKS/Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan keputusan sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan pada Pemilu 2024 ke masing-masing partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
"Cawapres nanti kami serahkan ke capres, walaupun mungkin nanti masing-masing parpol bisa memberikan hak, masukan siapa kira-kira yang terbaik menurut partainya," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).
BACA JUGA: Kasus Korupsi Bansos, KPK Geledah Kantor Kementerian Sosial
Setelah itu, sambung dia, setiap partai dapat memberi masukan terkait sosok cawapres yang terbaik untuk mendampingi Anies Baswedan. Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan, Anies dapat menentukan cawapresnya.
Di sisi lain, Syaikhu berupaya agar Koalisi Perubahan tetap solid di tengah terpaan berbagai informasi yang dapat memecah belah. "Kami [PKS] ingin yakinkan koalisi ini tetap solid bisa mengusung pasangan capres dan cawapres karena yang sudah ada ini memang baru capres," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kementerian HAM mendukung potongan aplikator ojol maksimal 8 persen demi perlindungan pekerja digital dan keadilan ekonomi platform.
Bedah buku berjudul Budidaya Bawang Merah Asal Biji digelar di Padukuhan Dayakan 2, Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul, Rabu (20/5).
Katarak kini banyak menyerang usia muda. Faktor diabetes dan paparan UV jadi penyebab utama, kenali gejala sejak dini.
Garebeg Besar 2026 di Keraton Jogja digelar tanpa kirab prajurit. Prosesi tetap sakral meski format disederhanakan.
Jadwal KRL Jogja–Solo terbaru 2026 lengkap dari Tugu ke Palur. Tarif Rp8.000, perjalanan cepat, praktis, dan hemat.
DPRD Bantul dukung penataan guru honorer jadi PPPK. Pemkab setop rekrutmen honorer baru hingga 2026.