Advertisement
Johnny Plate Terjerat Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, Ini Rincian Proyeknya
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (17/5/2023). ANTARA FOTO - Reno Esnir / foc.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada Rabu (17/5/2023) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan base transceiver station (BTS) 4G.
Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan seharusnya dilaksanakan pada 2020-2022. Kejagung mengumumkan kerugian negara akibat korupsi itu mencapai Rp8,032 triliun. Kok bisa sebesar itu? Untuk memahaminya berikut ini gambaran proyek dan pendanaannya:
Advertisement
Jenis Proyek
Pembangunan base transceiver station (BTS) 4G di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Penyelenggara Proyek
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Sasaran Proyek
- Dimulai pada 2020
- Disiapkan untuk 9.113 desa dan kelurahan
Rencana Tahapan Proyek Menurut Kemenkominfo
2020: dibangun di 1.209 desa dan kelurahan
2021: dibangun di 4.200 desa dan kelurahan
2022: dibangun di 3.704 desa dan kelurahan
Realisasi Pembiayaan
- Total biaya proyek Rp28 triliun (bertahap dicairkan hingga 2024).
- Rp10 triliun sudah cair untuk pembangunan 1.200 tower pada 2020-2021.
Realisasi Pembangunan
- Hingga Desember 2021 tidak ada proyek yang dibangun.
- Tenggat diperpanjang hingga Maret 2023, hanya 985 tower BTS 4G yang dibangun, tetapi tidak bisa digunakan alias mangkrak.
Kerugian Negara
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian mencapai Rp8,03 triliun.
Sekilas tentang Bakti Kominfo
- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkominfo yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal dan penyediaan infrastruktur serta layanan telekomunikasi dan informatika.
- Organisasi yang lahir pada 2006 ini memiliki program prioritas untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
BACA JUGA: Uang Ganti Rugi Tol Jogja-Solo Sudah Terbayarkan Rp3,5 Trilun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara, BPKP, Kominfo.go.id
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
- PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
- Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
- Banjir Besar Menerjang AS dan Kanada, Puluhan Ribu Mengungsi
Advertisement
Solidaritas Bencana Sumatra, DPRD DIY Dorong Perayaan Nataru Sederhana
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Libur Nataru, Semua Sektor di Kota Magelang Siaga
- BMKG Warning Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sejumlah Kota
- Jadwal Lengkap DAMRI Jogja-Semarang Hari Ini
- Dua Bibit Siklon Muncul di Samudra Hindia, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem
- HIPMI Syariah dan BWI DIY Jajaki Kolaborasi Wakaf Produktif
- Rayakan HUT ke-1, TWB Dorong EBT dan Ekonomi Warga Borobudur
- PHRI Gerah, Akomodasi Ilegal Serap Hingga 30 Persen Pasar Hotel di DIY
Advertisement
Advertisement




