Advertisement
Erick Thohir Didoakan agar Menjadi Wakil Presiden

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri BUMN Erick Thohir didoakan agar ia menjadi wakil presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan Indonesia membutuhkan sosok Erick Thohir dan mendoakan Menteri BUMN itu menjadi wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024.
"Republik ini butuh sosok Bang Erick Thohir, saya mendoakan insyaallah besok menjadi wakil presiden. Saya tulus ikhlas bersama beliau," kata Yandri ketika memberi kata sambutan dalam Harlah dan Rapat Kerja Nasional PB Al-Khairiyah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu.
Dalam agenda yang dihadiri Erick Thohir itu, Yandri mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI tersebut merupakan sosok yang menyejukkan dan menenteramkan.
"Kami lihat, sosok Bang Erick Thohir ini sangat menyejukkan dan menenteramkan buat kita semua," kata dia.
Advertisement
Baca juga: Jadwal Lengkap Penobatan Raja Charles III, Hari Ini
Saat diwawancarai, Yandri menyebutkan PAN memang belum resmi memutuskan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung.
Namun, menurut Yandri, nama Erick Thohir sudah masuk ke dalam bursa cawapres saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN.
"Ya, memang secara resmi PAN belum memutuskan. Tapi, kan Bang Erick memang salah satu nama yang diusung di Rakernas PAN tahun lalu. Satu-satunya menteri, yang lain kan ada yang gubernur, unsur partai politik, dan ada unsur yang lain," ujarnya.
Yandri menyampaikan bahwa koalisi dan nama usungan calon presiden (capres) serta cawapres masih belum bisa dipastikan.
"Semuanya koalisi-koalisi ini masih dinamika. Belum tahu ujungnya ke mana. Kemungkinan besar menurut saya nanti, ini di 'last minutes' kali, ya. Siapa berkoalisi dengan siapa. Siapa berpasangan dengan siapa," ucap Yandri.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement