Advertisement
KPK Ingatkan ke Pejabat untuk Tidak terima THR dan Parcel dari Pelaku Usaha dan Mitra Kerja
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melarang pejabat pemerintah menerima THR, temasuk parcel lebaran. Utamanya dari pelaku usaha dan mitra kerja di luar keluarga yang berhubungan dengan tugasnya sebagai penyelenggara negara.
BACA JUGA: KPK Terima Laporan Gratifikasi Idulfitri Nilainya Rp198 Juta
Advertisement
"KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023," kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati.
Bukan tanpa alasan, sebab memang ada Undang-Undang yang dengan tegas mengatur hal ini.
Larangan pejabat pemerintah menerima THR dan parcel dari pihak tertentu tertuang dalam Surat Edaran (SE) KPK Nomor 6 tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Dengan demikian, KPK secara tegas meminta pejabat negara untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang ditujukan kepada mereka.
Sebab menurut Ipi, pejabat negara dilarang menerima atau meminya hadiah THR baik atas nama individu ataupun instansi.
Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, kata Ipi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
Ini berguna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Di sisi lain, PNS dan pejabat negara sendiri telah mendapat THR dari pemerintah yang sudah cair sejak 4 April 2023 lalu.
Meski THR tidak diberikan secara penuh tahun ini, namun jumlahnya dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan lebaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
2 Ruang Kelas Disiapkan untuk Sambut Wapres Gibran di Sentani
Prediksi BMKG: Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini
Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Jangan FOMO dengan Investasi
Kementerian Raja Juli Peroleh Rp6,04 Triliun
Advertisement
Memanas! China Tahan Kapal Filipina di Beting Scarborough
Polisi Hanya Jerat Pasal Penculikan Terkait Kematian Kacab Bank di Jakarta
Catat Lokasi dan Waktu Demo Ojol 17 September 2025
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Advertisement
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Advertisement
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
- Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
- 100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
- Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
- Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
- Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
- Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
Advertisement
Advertisement
