Advertisement
KPK Ingatkan ke Pejabat untuk Tidak terima THR dan Parcel dari Pelaku Usaha dan Mitra Kerja
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melarang pejabat pemerintah menerima THR, temasuk parcel lebaran. Utamanya dari pelaku usaha dan mitra kerja di luar keluarga yang berhubungan dengan tugasnya sebagai penyelenggara negara.
BACA JUGA: KPK Terima Laporan Gratifikasi Idulfitri Nilainya Rp198 Juta
Advertisement
"KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023," kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati.
Bukan tanpa alasan, sebab memang ada Undang-Undang yang dengan tegas mengatur hal ini.
Larangan pejabat pemerintah menerima THR dan parcel dari pihak tertentu tertuang dalam Surat Edaran (SE) KPK Nomor 6 tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Dengan demikian, KPK secara tegas meminta pejabat negara untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang ditujukan kepada mereka.
Sebab menurut Ipi, pejabat negara dilarang menerima atau meminya hadiah THR baik atas nama individu ataupun instansi.
Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, kata Ipi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
Ini berguna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Di sisi lain, PNS dan pejabat negara sendiri telah mendapat THR dari pemerintah yang sudah cair sejak 4 April 2023 lalu.
Meski THR tidak diberikan secara penuh tahun ini, namun jumlahnya dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan lebaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Diusut Serius Polisi
Hujan Deras dan Angin Kencang Ganggu 15 Penerbangan di Juanda
Bus Pariwisata Terbakar di Tol Cipali, Diduga Korsleting
Pemudik Bakauheni ke Jawa Naik 4,9 Persen Jelang Lebaran 2026
Advertisement
Warung Sembako di Jagakarsa Jakarta Jadi Kedok Jual Obat Terlarang
KemenHAM Minta Polisi Percepat Kasus Air Keras Aktivis KontraS
IRGC Tegaskan Selat Hormuz Tak Ditutup, Hanya Dikendalikan Iran
Prancis Tahan Kapal Induk di Mediterania, Tak Kirim ke Hormuz
Iran Sebut AS Minta Bantuan Negara Regional Amankan Selat Hormuz
Advertisement
Prediksi Puncak Arus Mudik Tol Cipali di Cirebon 17 Maret 2026
Mudik Lebaran, Penumpang Terminal Kampung Rambutan Naik 100 Persen
Cak Imin Kaget Bupati Cilacap Kader PKB Jadi Tersangka KPK
Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak Mulai Ramai Pemudik
WHO: 14 Tenaga Medis Tewas dalam Serangan Fasilitas Kesehatan Lebanon
Advertisement
BGN Hentikan 9 Dapur MBG di Gresik Gara-Gara Sajikan Kelapa Utuh
Berita Pilihan
- Hujan Deras dan Angin Kencang Ganggu 15 Penerbangan di Juanda
- Iran Sebut AS Minta Bantuan Negara Regional Amankan Selat Hormuz
- WHO: 14 Tenaga Medis Tewas dalam Serangan Fasilitas Kesehatan Lebanon
- Trump Sebut Banyak Negara Siap Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
- Prabowo Perintahkan Polri Usut Tuntas Penyiraman Andrie Yunus
Advertisement
Gubernur Banten Lepas 1.570 Pemudik IKG Menuju Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mudik Bersama Honda Masuk Tahun ke-18, Ribuan Pemudik Tiba di Jogja
- Skandal IPO: OJK Hukum Benny Tjokrosaputro Seumur Hidup
- Indonesia Kutuk Invasi Israel ke Lebanon: Langgar Hukum Internasional
- KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Wajib Beri THR ke Pihak Eksternal
- Pemerintah Kutuk Keras Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS
- Mudik Lebaran 2026, BPBD Cianjur Siagakan 210 Personel
- Trump: Konflik AS-Iran Berlanjut Selama Masih Diperlukan
Advertisement
Advertisement
