Advertisement
KPK Ingatkan ke Pejabat untuk Tidak terima THR dan Parcel dari Pelaku Usaha dan Mitra Kerja
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melarang pejabat pemerintah menerima THR, temasuk parcel lebaran. Utamanya dari pelaku usaha dan mitra kerja di luar keluarga yang berhubungan dengan tugasnya sebagai penyelenggara negara.
BACA JUGA: KPK Terima Laporan Gratifikasi Idulfitri Nilainya Rp198 Juta
Advertisement
"KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023," kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati.
Bukan tanpa alasan, sebab memang ada Undang-Undang yang dengan tegas mengatur hal ini.
Larangan pejabat pemerintah menerima THR dan parcel dari pihak tertentu tertuang dalam Surat Edaran (SE) KPK Nomor 6 tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Dengan demikian, KPK secara tegas meminta pejabat negara untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang ditujukan kepada mereka.
Sebab menurut Ipi, pejabat negara dilarang menerima atau meminya hadiah THR baik atas nama individu ataupun instansi.
Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, kata Ipi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
Ini berguna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Di sisi lain, PNS dan pejabat negara sendiri telah mendapat THR dari pemerintah yang sudah cair sejak 4 April 2023 lalu.
Meski THR tidak diberikan secara penuh tahun ini, namun jumlahnya dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan lebaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Pembentukan BPUPKI hingga Pidato Bung Karno
Bangun Pusat Kuliner, Grup Sinar Mas Gandeng Kaesang dan Raffi Ahmad
Sekjen DPR Diperiksa KPK
Resmi, Relawan Rumah Jokowi Dukung Ganjar Pranowo di Pemilu 2024
Advertisement
Pendaftaran Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Dibuka, Ini Link dan Syaratnya
Awas, Menyebar Hoaks di Medsos Terkait Pilpres 2024 Bisa Terjerat Hukum Pidana
KPK Limpahkan Berkas Perkara, Lukas Enembe Segera Disidang
Surya Paloh Jenguk Jhonny G Plate di Tahanan, Ini Komentar Kejagung
Advertisement
Jalan Tol di IKN Ditargetkan Rampung Juni 2024, Sekarang Baru 22,24%
Pemerintah Mengklaim Berhasil Bikin 6.238 Desa Kategori Mandiri
Pakar UGM Mengapresiasi Sikap Jokowi Pastikan Pemilu 2024 Jujur dan Adil
Lagi, Kejagung Periksa Pejabat Bea Cukai Kasus Korupsi Emas
MUI: Amalkan Nilai-nilai Pancasila, Jangan Hanya Jadi Jargon
Advertisement
Perkenalkan! Pembuat Logo Pohon Hayat IKN Nusantara, Warga Bandung
Berita Pilihan
Advertisement
Begini Cara Cek Lokasi Google Map Junction Sleman yang Menghubungkan Tol Jogja Solo, Jogja Bawen dan Jogja YIA
Advertisement
Long Weekend, Asita Perkirakan Wisatawan Lebih Ramai dari Lebaran
Advertisement
Berita Populer
- Pejabat India yang Kuras Bendungan demi Ponselnya Kena Skors
- DPR RI Cecar Erick Thohir Soal Penyertaan Modal
- Anies Ingatkan Jokowi Soal Masa Tugasnya
- KBRI Seoul Sebut Peringatan Darurat Soal Peluncuran Rudal Sudah Dicabut
- Alasan Pemindahan Mario Dandy dari Rutan Cipinang ke Rutan Salemba
- KPK Sita Aset Rumah Hingga Kendaraan Mewah Milik Rafael Alun, Salah Satunya di Jogja
- Khofifah Masuk Daftar Calon Kuat Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024
Advertisement
Advertisement
