Advertisement
PKB Ingin Deklarasi Capres-Cawapres Sebelum Ramadan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ingin mendeklarasikan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) sebelum bulan Ramadan yang jatuh pada Maret 2023.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan keinginan itu sesuai salah satu rekomendasi para ulama dalam Itjima Ulama Nusantara yang diselenggarakan pada bulan lalu.
Advertisement
Oleh sebab itu, Huda mengatakan saat ini PKB terus berunding ke Partai Gerindra agar rekomendasi ulama itu dapat terwujud. Memang, PKB sudah mendeklarasikan koalisi bersama Gerindra untuk menghadapi Pilpres 2024.
“Jadi semua pihak, Gerindra, PKB, sedang duduk bersama memastikan apa yang menjadi rekomendasi para kiai bisa terlaksana,” ujar Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).
Dia mengungkapkan PKB sudah menyampaikan hasil Ijtima Ulama Nusantara itu ke Gerindra. Huda pun tak terlalu khawatir sebab masih ada waktu untuk berunding sebelum masuk ke masa Ramadan.
BACA JUGA: “Sedang terus digodok, kan masih ada waktu satu bulan,” jelas ketua Komisi X DPR itu.
Diberitakan sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan oleh PKB mengeluarkan rekomendasi agar partai segera memutuskan capres dan cawapres.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan para ulama atau kiai memberikan limit atau batas waktu, yaitu sebelum Maret, untuk menentukan capres dan cawapres PKB.
"Sesegera mungkin [menentukan capres dan cawapres], tapi para kiai memberikan limitnya. Kalau bisa yang sebelum puasa, sebelum Maret berarti ya. Paling lambat," ujar Jazilul saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).
Dia menjelaskan, para kiai memberikan limit waktu itu karena mereka ingin segera mensosialisasikan capres dan cawapres PKB pada bulan Ramadan atau Maret nanti.
"Nanti bulan puasa, Ramadhan, nanti akan ada event keagamaan ya. Nah itu sudah bisa kampanye lah kira-kira. Ini presiden ku, misalkan, Gus Muhaimin [Ketum PKB Muhaimin Iskandar], wapresnya siapa. Begitulah," jelas wakil ketua MPR itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement