Polemik Utang Anies Baswedan di Pilkada DKI, Ini Jawaban Sandiaga Uno

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara soal isi perjanjian utang-piutang antara dirinya dengan Anies Baswedan yang telah tersebar ke publik.
Sandi tak mau mengonfirmasi kebenaran isi perjanjian utang Anies untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 itu. Dia menegaskan ingin mengakhiri polemik utang-piutang itu karena tak sehat untuk demokrasi Indonesia.
“Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sudah memutuskan tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama diberitakan karena berpotensi untuk memecahkan kita,” ungkap Sandi kepada wartawan di Poltekpar Makassar, Sabtu (11/2/2023).
Dia menginginkan pemilu 2024 berjalan dengan suka cita bukan sebaliknya. Sandi pun mengatakan ingin menjaga pertemanan kepada siapa pun, termasuk lawan politiknya nanti di Pemilu 2024.
BACA JUGA : Fadli Zon Ungkap Perjanjian Politik Anies-Prabowo-Sandi
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengaku ingin setiap kontestan Pemilu 2024 agar beradu ide bukan politik perpecahan.
“Persahabatan harus kita utamakan dan harapan saya setiap pihak juga menyambut kontestasi demokrasi ini penuh dengan diskursus tentang gagasan,” jelas Sandi.
Sementara itu, perwakilan Anies, Hendri Satrio alias Hensat, membenarkan soal perjanjian utang-piutang yang tersebar itu. Surat perjanjian itu bertanggal 9 Maret 2017 dan ditandatangani oleh Anies.
Total, ada tujuh poin perjanjian di dalamnya. Disebutkan bahwa Anies melakukan pinjaman uang sebanyak tiga kali. Hensat membenarkan Anies meminjam Rp92 miliar untuk biaya Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Ada perjanjian pertama, perjanjian kedua, perjanjian ketiga. Jadi Rp20 miliar, Rp30 miliar, Rp42 miliar. Jadi totalnya memang segitu [Rp92 miliar],” jelas Hensat kepada Bisnis, Sabtu (11/2/2023).
Dalam salah satu poin perjanjian itu juga disebutkan bahwa perjanjian utang itu akan otomatis lunas dan selesai jika pasangan Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI 2017. Memang, saat itu Anies-Sandi keluar sebagai pemenang.
Sementara itu, peneliti politik senior Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) Siti Zuhro merasa isu utang-piutang Anies-Sandi itu bukti bahwa para partai politik (Parpol) telah gagal menjalankan perannya untuk membangun demokrasi yang sehat.
“Kayak begini kan enggak asing kita, orang baru dicalonkan, sudah diceritakanlah utang, apalah. Pusing kita kalau kita cara berpikirnya kayak begini. Jadi pembodohan sebetulnya,” ujar Siti.
Dia menjelaskan, Parpol punya peran krusial untuk memberikan pelajaran politik yang sebenarnya, terutama terkait demokrasi. Menurutnya, esensi dari demokrasi adalah membangun peradaban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Daftar 82 Daerah yang Mulai Besok Wajib Beli BBM Pakai MyPertamina
- Buntut Istri Flexing! PPATK Akan Periksa Harta Pejabat Setneg Esha Rahmansah
- Soal Pengganti Zainudin Amali Sebagai Menpora, Presiden Jokowi Inginkan Sosok Muda
- Sopir Ngantuk Jadi Penyebab Kecelakaan yang Membuat Syabda Meninggal
- Ibu Syabda Perkasa Juga Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
Advertisement

Ayah Korban Mutilasi di Sleman Curigai Sosok Ini yang Bunuh Anaknya
Advertisement

Pesta Daging Iftar Ramadan di Horison Ultima Riss Malioboro Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- Hari Ini 20 Maret, 421 Tahun Lalu VOC Pertama Kali Didirikan
- Xi Jinping Pergi ke Rusia untuk Temui Vladimir Putin
- Dilaporkan Terima Gratifikasi Rp7 Miliar, Guru Besar UGM Sebut Fitnah
- Daftar 82 Daerah yang Mulai Besok Wajib Beli BBM Pakai MyPertamina
- Terbaik dalam Layanan Digital, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Kementerian PANRB
- Subsidi Motor Listrik Resmi Berlaku, Mobil Listrik Meluncur 1 April
- Hasto Mengaku PDIP Diprovokasi Supaya Segera Umumkan Capres 2024
Advertisement