Advertisement
Hakim MA Terjerat Kasus Suap Lagi, Begini Respons KPK
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (kiri), Ketua KPK Firli Bahuri (tengah), dan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022) terkait penahanan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron dan kawan-kawan. ANTARA - Benardy Ferdiansyah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang Hakim Yustisial Mahkamah Agung (MA) bernama Edy Wibowo sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di MA.
Edy pun langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Edy Wibowo masuk dalam daftar panjang hakim MA yang berstatus tersangka karena bermain perkara.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan lembaga pengawas peradilan yakni Komisi Yudisial (KY) untuk memantau area rawan korupsi.
Firli mengatakan pihaknya juga sudah bekerja sama dengan MA untuk memperbaiki sistem peradilan.
Baca juga: DPRD Kulonprogo Bersiap Genjot Kinerja di 2023
"Saya harus sampaikan bawa kami sudah bekerja sama, terkait dengan memperbaiki sistem-sistem peradilan. Tentu, kewenangan ada di KY," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/12/2022).
Firli mengatakan pihaknya sudah menyampaikan langkah perbaikan untuk MA. Misalnya, kata Firli pelaksanaan terkait eksaminasi putusan. Kedua, pelaksanaan sidang secara transparan, baik itu peradilan Kasasi maupun PK.
"Begitu juga terkait dengan rekrutmen hakim, rekrutmen panitera. Saya kira sumber daya manusia MA perbaikannya itu sudah dilakukan," katanya.
Sejumlah hakim di MA ditetapkan sebagai tersangka suap penanganan perkara. Beberapa diantaranya Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Gazalba Saleh, dan teranyar Hakim Yustisial Edy Wibowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tiga Kelas BPJS Dihapus, Menkes Tegaskan Tak Ada Perubahan Tarif
Lahan Terdampak Belum Dibayar, Ahli Waris Blokade Akses Tol
Advertisement
Siap-Siap! Ruas Tol Bakal Uji Coba Transaksi Nirsentuh hingga Akhir 2023
Panglima TNI Sebut Keberadaan Pilot Susi Air Sudah Terdeteksi
Tarik Dukungan ke Ganjar, Kelompok Sukarelawan GP Mania Bubar
Pemerintah Pangkas Target 1.000 Kilometer Jalan Tol Beroperasi di 2024
Advertisement
DPR Desak BPKH Tanggung 50 Persen Biaya Setiap Jemaah Calon Haji
Operator Jalan Tol Siapkan Cara Cegah Kemacetan saat Mudik Lebaran
Penjelasan BMKG Terkait Klaim HAARP AS Jadi Penyebab Gempa di Turki
AP I Bidik 68 Juta Penumpang Pesawat Tahun Ini
Petinggi Golkar Curiga Ada Pihak Ingin Amandemen UUD 1945
Advertisement
Curhat Mensos Risma Ke DPR, Bansos Rp412 Miliar Diblokir Sri Mulyani
Berita Pilihan
- Dianggap Sukses Kurangi Emisi dari Sektor Kehutanan, Indonesia Terima Rp718 Miliar
- Akhirnya, Ruben Onsu Lolos dari Gugatan Rp100 Miliar
- 2023, DPUPKP Bantul akan Aspal 39 Ruas Jalan
- Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bergetar Sampai 1,5 jam
- Foto Bangunan di Turki Sebelum dan Sesudah Diluluhlantakkan Gempa
Advertisement
Rakernas PHRI Dibuka Wakil Gubernur, Dinpar Berharap Muncul Strategi Kuatkan Pariwisata DIY
Advertisement
Hyatt Regency Yogyakarta Hadirkan Sunday Brunch dengan Live Painting
Advertisement
Berita Populer
- Bripda HS, Anggota Densus 88 Pelaku Pembunuhan Sopir Taksi Online
- Polisi Minta Maaf & Cabut Status Tersangka Mahasiswa UI, Keluarga Tolak Damai
- Banyak Pemda Pertahankan Status Kemiskinan di Daerahnya, Kenapa?
- Pemerintah Akan Tetapkan Vaksin Booster Berbayar Rp100.000
- Dianggap Sukses Kurangi Emisi dari Sektor Kehutanan, Indonesia Terima Rp718 Miliar
- Curhat Mensos Risma Ke DPR, Bansos Rp412 Miliar Diblokir Sri Mulyani
- Petinggi Golkar Curiga Ada Pihak Ingin Amandemen UUD 1945
Advertisement
Advertisement
