Advertisement
Korban Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong Bakal Dapat Ganti Rugi di RUU PPSK
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - JIBI/Bisnis.com/Arief Hermawan P
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mendorong penerapan prinsip restorative justice dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Korban kejahatan di sektor keuangan, misalnya pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, hingga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam bisa mendapatkan ganti rugi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam menjaga ketertiban dan memberikan efek jera, dibutuhkan mekanisme pemidanaan untuk menjerat pelaku pelanggaran dengan menetapkan tindakan atau perbuatan tersebut menjadi tindak pidana ekonomi.
Jika terdapat unsur manipulasi dan ketidakwajaran yang menyebabkan kerugian yang bukan karena mekanisme pasar, maka perlu dilakukan pembuktian karena terdapat potensi praktik moral hazard.
“Maka dari itu diperlukan perumusan tindakan pidana yang terkait dengan industri di bidang sektor keuangan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh korporasi,” katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (10/11/2022).
Sri Mulyani mengatakan, dalam merespons tindak pidana ekonomi yang terjadi di sektor keuangan, konsep penegakan hukum tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, namun mengedepankan agar keadaan pihak yang dirugikan dapat dipulihkan dahulu. Inilah yang disebut dengan prinsip restorative justice.
BACA JUGA: Kredit Macet di Pinjol Melambung, Tembus Rp1,49 Triliun
Selanjutnya, jika pihak yang telah melakukan kerugian atau pelaku tindak pidana ekonomi mengakui dan memberikan ganti rugi sesuai mekanisme yang berlaku, penghindaran sanksi pidana berupa penjara perlu dipertimbangkan terhadap tindak pidana tersebut.
Penyesuaian nominal pidana denda dan waktu pemidanaan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan harmonisasi penegakan hukum pada masing-masing industri di sektor keuangan.
Advertisement
“RUU ini menetapkan prinsip keadilan dan restoratif. Dalam hal langkah tersebut tidak dapat diselesaikan maka penggunaan sanksi pidana benar-benar sebagai upaya terakhir,” kata Sri Mulyani.
PROMOTED: Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sah! Papua Barat Daya Provinsi Ke-38 Indonesia
National Sugar Summit (NSS) 2022 Digelar untuk Indonesia Swasembada Gula
Lestarikan Habitat Bekantan, Yayasan AHM Tanam Seribu Mangrove Rambai
Advertisement
Kejagung Hentikan Kasus Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Apa?
Survei Poltracking: Kepuasan terhadap Pemerintah Jokowi Naik Signifikan
Pemilihan Rektor UNS Solo Diduga Curang, Ditjen Dikti Turun Tangan
Advertisement
Iriana Jokowi hingga Bobby Menangis saat Siraman Kaesang
Ini Tema Suvenir Pernikahan Kaesang-Erina
Aset Tanah Benny Tjokro Seluas 33,9 Hektare Disita
Advertisement
Berita Pilihan
- Ini Mekanisme yang akan Digunakan OJK untuk Awasi Aset Kripto dan Bursa Karbon
- Ini Cara Pasang Set Top Box (STB) Agar Tak Cepat Panas
- Prabowo Bagikan Momen Ngopi Bersama Denny Caknan
- Polda Jateng Pastikan Tidak Ada Penutupan Jalan Saat Pernikahan Kaesang Erina
- Harga Emas di Pegadaian, Selasa (6/12/2022): Cetakan Antam Naik
Advertisement
Advertisement
Liburan di DIY saat Akhir Tahun? Fam Trip di Lokasi-Lokasi Ini Layak Dicoba
Advertisement
Berita Populer
- Ini Daftar Terbaru Orang Terkaya di Indonesia, Siapa Posisi Puncak?
- Mulanya Cuek, Erina Gudono Kenang Momen saat Pertama Kali Kenalan dengan Kaesang
- Cerita Penumpang Berbaring Selama Perjalanan Naik KRL karena Sakit
- Slank 39 Tahun, Slankprenuer Akan Diluncurkan di Prambanan
- Cadangan Devisa Indonesia Diproyeksi Tetap Kuat meski Ada Resesi
- Sejumlah Pasal Kontroversial di KUHP Disorot PBB
- Umar Patek Pelaku Bom Bali Bebas, Warga Australia Tak Terima
Advertisement
Advertisement
