Advertisement
UU PDP Disambut Baik, Pengamat: Perlu Badan Pengawas

Advertisement
Harianjgoja.com, JAKARTA – Pengesahan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh DPR perlu dikawal oleh semacam badan pengawas dan perlindungan data pribadi karena produk legislasi itu akan meningkatkan transaksi keuangan.
Ekonom INDEF, Nailul Huda mengatakan konsumen akan lebih aman dan lebih mau bertransaksi lebih banyak melalui platform yang menjamin keamanan data mereka.
Advertisement
“Perlu wasit yang lebih independen karena kasus kebocoran juga terjadi di platform milik pemerintah,” kata Nailul, Selasa (20/9/2022).
Dia mengakui, secara tidak langsung UU tersebut akan berdampak pada ekonomi melalui konsumsi yang lebih banyak.
Menurut Nailul, meski tidak sepenuhnya terlindungi, jika ada kebocoran, konsumen mampu menuntut pihak ketiga dengan adanya turunan aturan soal data pribadi nantinya. Karena itulah diperlukan badan pengawas independen.
“Badan pengawas perlindungan data pribadi merupakan wasit yang memutuskan bersalah atau tidaknya pihak ketiga dalam kasus kebocoran data pribadi kita,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan pemerintah patut memperhatikan pelaku usaha mikro dalam upaya akselerasi transformasi digital ekonomi.
"Menurut saya harus ada pelibatan dari pelaku terutama dari produsen, bukan dari konsumen. Kalau konsumen sudah banyak penggunanya. Indonesia pasar digital-nya besar sekali, bahkan dimanfaatkan oleh para pelaku dari luar negeri,” jelasnya.
Sekarang bagaimana transformasi digital itu bisa membangun bisnis di sisi pelakunya, sisi produksinya, terutama yang mikro, ujar Faisal.
Dia meminta pemerintah tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan platform digital, tetapi juga menyediakan pendampingan dari hulu hingga hilir agar para pelaku usaha bisa lebih kompetitif dan mampu bersaing di platform digital.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan potensi ekonomi digital di Indonesia.
Nilai ekonomi digital Indonesia juga diprediksi akan mengalami peningkatan hingga dua kali lipat menjadi US$ 146 miliar pada tahun 2025. Untuk itu pemerintah terus berupaya mengakselerasi transformasi digital guna mendukung peningkatan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement