Advertisement
Sidang Banding Ferdy Sambo Digelar Pekan Depan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Polri akan menggelar sidang banding pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bekas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo pada pekan depan.
Ferdy Sambo, seperti diketahui, dipecat dari Polri karena terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
“Iya minggu depan nanti jadwalnya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan apabila sudah dapat informasi yang pasti, ini masih di susun dulu,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).
Dedi juga menambahkan bahwa berkas banding yang diajukan Sambo sudah diterima dan disahkan oleh Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit.
“Informasi dari pak Irwasum, bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh bapak Kapolri dan direncanakan oleh Timsus,” tutur Dedi.
Sekadar informasi, Polri akhirnya memutuskan untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ferdy Sambo setelah melakukan sidang kode etik.
Kabaintelkam Komjen Pol Ahmad Dofiri selaku pimpinan sidang mengatakan, bahwa hasil dari sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memastikan bahwa Sambo di PTDH. “Pemberentian tidak secara hormat PDTH sebagai anggota Polri,” tutur Dofiri dalam sidang KKEP di gedung TNCC, Jumat (26/8/2022) dinihari.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Hore! DLH Kulonprogo Bakal Hibahkan Motor Roda Tiga ke Bank Sampah
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Disambung dengan Tol Jogja-Solo, Gerbang Tol Colomadu Dipindah ke Boyolali, Bupati Gembira
- Wujudkan Ekonomi Mandiri, Simak 3 Jenis Investasi ala Bung Karno
- Sosialisasi Menjelang Pilpres 2024, Megawati Tidak Ingin Karakter Ganjar Pranowo Diubah
- Pembangunan Tol Semarang-Demak Dipercepat, Kementerian PUPR Siapkan Rp1,1 Triliun Uang Ganti Rugi
- Ini Jadwal PPDB 2023 untuk Jogja, Sleman, Termasuk Klaten
- Mahfud MD: Kasus Transaksi Rp189 Triliun Melibatkan Kemenkeu Belum Tuntas
- Pemerintah Belum Tentukan Penyelenggara Bursa Karbon, Ini Saran Pengamat
Advertisement
Advertisement