Advertisement
Tuntut Transparansi, Peserta Perdes Pedan, Klaten Datangi Kampus UAD

Advertisement
Harianjogja.com, KLATEN — Sebanyak 10 orang selaku perwakilan peserta perangkat desa (perdes) di Kecamatan Pedan mendatangi kantor kecamatan setempat, Selasa (30/8/2022). Mereka merupakan perwakilan peserta dari lima desa meliputi Desa Sobayan, Kaligawe, Troketon, Lemahireng, dan Beji.
Mereka menuntut transparansi nilai hasil seleksi pengisian perangkat. Mereka ditemui Camat Pedan, Marjana, serta dari Polsek dan Koramil Pedan.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
Di kesempatan itu, Camat Pedan, Marjana, menyarankan agar peserta seleksi yang masih mempertanyakan soal nilai untuk mengikuti prosedur yang sudah berlaku.
“Kalau ada ketidakpuasan, silakan menempuh jalur hukum,” kata dia, Selasa.
Soal penilaian, Marjana tak mengetahui. Dia menjelaskan penilaian dilakukan oleh tim penguji dalam hal ini perguruan tinggi mitra kerja TP3D.
“Kalau di Pedan ada 11 desa yang membuka lowongan perangkat desa dengan 16 formasi. Pendaftar ada 200 orang dan 10 orang mundur,” kata Marjana.
Salah satu peserta seleksi untuk lowongan Kasi Pemerintahan Desa Sobayan, Yunus, mengatakan tuntutan transparansi nilai itu berdasarkan pengalaman dari peserta seleksi perangkat desa dari desa lain di wilayah Pedan.
“Peserta dari Desa Ngaren itu sudah protes. Ternyata memang benar nilai ujian tertulis belum dimasukkan,” kata Yunus saat ditemui wartawan sebelum audiensi.
Dugaan ada nilai yang belum dimasukkan itu salah satunya dari hasil nilai kumulatif peserta genap semua. Sementara, penghitungan nilai tertulis pada tes akademik per soal mendapatkan poin 0,5 sesuai ketentuan yang diatur dalam Perbup No. 30 tahun 2022.
“Secara rasional nilai ujian tertulis per soal 0,5. Tetapi hasil penilaian kumulatif itu bulat semua. Sebelumnya, kami sudah sampaikan surat ke TP3D. Tetapi jawaban dari TP3D hanya melakukan tupoksi sebagai tim penjaringan dan penyaringan. Soal nilai, TP3D tidak memiliki wewenang. Kewenangan soal penilaian dari perguruan tinggi. Kami mengikuti langkah teman-teman dari Desa Ngaran dengan mengajukan keberatan soal penilaian,” ujar Yunus selaku peserta seleksi untuk lowongan Kasi Pemerintahan Desa Sobayan.
Seusai pertemuan, perwakilan peserta tes perangkat desa berencana mendatangi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta selaku penyelenggara seleksi pengisian perangkat desa di wilayah Kecamatan Pedan.
“Hari ini kami mau ke UAD meminta klarifikasi dari sana. Nanti perwakilan ke sana. Kami hanya ingin ada transparansi nilai,” jelas dia.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Kokoh sebagai Market Leader ESG, Kredit Berkelanjutan BRI Capai Rp694,9 Triliun
- 202 Makam di Sawit Boyolali Tergusur Tol, Para Ahli Waris Terima UGR Rp1 Miliar
- Mengejutkan! Brad Binder Menangi Sprint MotoGP Argentina dari Grid 15
- Ukraina Potong Bonus Perang, Militer Terancam Alami Pengunduran Diri Tentara
Berita Pilihan
- Polres Magelang Kota Amankan 100 Kilogram Bahan Mercon, 1 Pelaku Ditangkap
- 11,39 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan
- Alasan Kejagung Tuntut Teddy Minahasa Hukuman Mati
- KPK Duga Rafael Alun Trisambodo Terima Gratifikasi Dalam Bentuk Uang
- Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, PDIP Klaim Tidak Ada Beda Sikap dengan Jokowi
Advertisement

Info Cuaca: Sebaran Wilayah DIY yang Diguyur Hujan Lebat Hari Ini
Advertisement

Ini Wisata Air di Wilayah Terpencil Gunungkidul yang Menarik Dikunjungi
Advertisement
Berita Populer
- Awas! Jogja dan Sejumlah Wilayah di Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Sabtu Ini
- Beda Sikap Piala Dunia U-20, Rudy Sebut Gibran Belum Paham Konstitusi: Belum Lahir Soale
- 3 Tahun Tinggal di Tenda, Bocah Ini Pecahkan Rekor Usai Kumpulkan Donasi Rp13 Miliar
- Ditetapkan Tersangka Gratifikasi, KPK Segera Tahan Rafael Alun
- Bakal Dibagi 3 Kelas, Berapa Tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung?
- Klarifikasi Kekayaan 3 Pejabat Ini Bakal Naik ke Tahap Selanjutnya, Susul Rafael Alun?
- Akses Data NIK Dipungut Tarif, Ini Penjelasan Kemendagri
Advertisement
Advertisement