Waduh...KSP Bilang Kemungkinan Kenaikan Harga BBM Masih Terbuka

Harianjogja.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden atau KSP menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan akan terdapat penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM jika pemberian subsidi energi telah mencapai batas kemampuan fiskal.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono menjelaskan bahwa Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada kuartal II/2022. Menurutnya, hal itu merupakan pencapaian besar di tengah tekanan ekonomi global, terutama tingginya harga energi dan komoditas.

Edy menilai bahwa Indonesia masih harus tetap waspada karena ancaman kenaikan inflasi masih mengintai, terutama jika harga minyak dunia belum kembali turun dan tetap terjaga di atas US$100 dolar per barel. Pasalnya, pemerintah telah menggelontorkan subsidi energi Rp520 triliun tahun ini, yakni untuk BBM, liquid petroleum gas, dan listrik.

Menurut Edy, upaya fiskal melalui pemberian subsidi energi semakin terbatas, karena pemerintah terus berupaya menyeimbangkan keuntungan tidak terduga (windfall profit) dari kenaikan harga komoditas dengan beban belanja dalam menjaga inflasi dan perekonomian. Oleh karena itu, menurut Edy, tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penyesuaian harga.

BACA JUGA: Resmi Tersangka, Roy Suryo Dijerat Pasal Berlapis

"Apalagi mulai 2023, kita harus kembali ke defisit anggaran maksimal 3 persen. Artinya anggaran untuk belanja semakin ketat," ujar Edy pada Sabtu (6/8/2022), melalui keterangan resmi.

Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam menaikkan angaran subsidi berpotensi menurunkan kesempatan dari windfall tersebut untuk keperluan produktif. Namun, langkah itu penting untuk menjaga konsumsi masyarakat, yang merupakan kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) pun bekerja maksimal untuk menjaga laju inflasi di dalam negeri agar tidak meningkat tajam, melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter. BI berupaya menahan suku bunga acuan agar perekonomian dapat tetap tumbuh, meskipun terdapat peningkatan giro wajib minimun (GWM).

"Pemerintah, BI, dan lembaga terkait lainnya tentu akan bekerja secara bersama-sama agar berbagai tantangan itu bisa kita hadapi dan lalui dengan baik," ujarnya.