Advertisement
Mardani Maming Merasa Dikriminalisasi, KPK Minta Tak Ada Penggiringan Opini
Juru Bicara KPK Ali Fikri - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Bendahara Umum PBNU Mardani Maming yang merasa dikriminalisasi terkait kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.
Plt Juru Bicara Ali Fikri mengingatkan agar pihak yang terkait perkara tersebut mengeluarkan opini tanpa dasar.
Advertisement
BACA JUGA: Profil Mardani Maming, Bendahara Umum PBNU yang Dicegah ke Luar Negeri & Diperiksa KPK
"KPK berharap, pihak-pihak tertentu tidak menghembuskan opini tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang justru akan kontraproduktif dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi," kata Ali, Selasa (21/6/2022).
Ali menegaskan bahwa para pihak terkait dapat kooperatif. Hal ini, kata dia, agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif
"Dan para pihak segera mendapatkan kepastian hukum," ungkap Ali.
Diketahui, Mardani Maming merasa dikriminalisasi lantaran dirinya disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara IUP di Kabupaten Tanah Bumbu.
Adapun, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Ketua Umum BPP Hipmi Mardani Maming ke luar negeri.
Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh mengatakan bahwa Mardani Maming dicegah sebagai tersangka kasus korupsi.
"(Statusnya) tersangka," kata Nursaleh saat dihubungi Bisnis, Senin (20/6/2022).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming pada Kamis (2/6/2022).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kasus yang sedang diusut dan didalami itu diduga terkait suap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Mardani sebelumnya sempat menjabat Bupati Kabupaten Tanah Bumbu masa jabatan 2010-2015
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR Didemo, Ini Sebenarnya Fungsi, Tugas dan Wewenangnya
Presiden Prabowo Undang Belasan Ormas Islam ke Hambalang
Dasar Hukum Penggantian Kapolri yang Jadi Hak Prerogatif Presiden
Advertisement
Transjakarta Mulai Perbaiki Halte yang Dibakar Saat Demo
Dituntut Mundur, Begini Respons Kapolri Jenderal Listyo Sigit
DPR Jadi Biang Kerok Demo Rusuh, Puan Maharani Minta Maaf
Aksi Massa Jalan Terus, Demonstran Berusaha Jebol Gerbang DPR RI
67 Mobil di Makassar Ludes Dibakar Massa
Advertisement
Kampung Haji di Arab Saudi Beroperasi 2028
Demo Rusuh: CCTV hingga Vendhing Machine MRT Dijarah
Jika Ada Beras SPHP Rusak, Bisa Ditukar di Bulog
PMI Kirim Logistik ke Lokasi KLB Campak Sumenep
Golkar Minta Kadernya Tak Bikin Kebijakan Bebani Rakyat
Advertisement
5 Bangunan Ludes Dibakar Massa di Bandung
Berita Pilihan
Advertisement
Merespons Situasi Terkini, Muhammadiyah: Tahan Diri, Hentikan Kekerasan
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Pagar Gedung DPR Dijebol, Demonstran Merangsek Masuk
- Massa Bakar Sejumlah Mobil di Kantor Gubernur Jateng
- Demo di Sejumlah Daerah, Komdigi Tidak Membatasi Akses Media Sosial
- Datangi Rumah Orang Tua Affan, Presiden Prabowo Sampaikan Belasungkawa
- Kesal, Massa Bakar Gedung DPRD Makassar
- LeichtMix Gaungkan Semangat Membangun Tanah Air, Ini Tujuannya
- Massa Bakar Gedung DPRD Kota Makassar, 3 Orang Tewas
Advertisement
Advertisement
