Advertisement
Jokowi Larang Direksi BUMN Jadi Kepala Daerah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - BPMI Setpres.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Direksi BUMN menjadi pejabat daerah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
PP baru tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 8 Juni 2022 dan telah diundangkan pada waktu yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Advertisement
Dalam beleid tersebut, disisipkan pasal tambahan terkait dengan pengangkatan direksi BUMN yang saat ini harus disertakan rekam jejaknya dan juga dapat meminta masukan dari menteri keuangan dan menteri teknis.
Terdapat pasal sisipan lainnya yakni dalam berperilaku sehari-hari, direksi harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah.]
Sementara itu, PP baru tersebut mengubah ketentuan yang ada pada ayat 1 Pasal 22 yang sebelumnya hanya mengatur keterlibatan direksi di partai politik, sekarang ditambahkan larangan untuk tidak boleh menjadi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah.
"Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah," demikian bunyi Pasal 22 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Minggu (12/6/2022).
Nantinya, aturan tersebut akan lebih spesifik dijelaskan dalam aturan turunan yang diatuur dalam peraturan menteri.
Lebih lanjut, dalam PP baru tersebut ditambahkan 1 ayat dalam Pasal 23 terkait dengan pemberhentian direksi yakni terkait dengan tindakan yang melanggaran etika dan kepatutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sekjen DPR Diperiksa KPK
Resmi, Relawan Rumah Jokowi Dukung Ganjar Pranowo di Pemilu 2024
Advertisement
KPK Limpahkan Berkas Perkara, Lukas Enembe Segera Disidang
Surya Paloh Jenguk Jhonny G Plate di Tahanan, Ini Komentar Kejagung
Jalan Tol di IKN Ditargetkan Rampung Juni 2024, Sekarang Baru 22,24%
Pemerintah Mengklaim Berhasil Bikin 6.238 Desa Kategori Mandiri
Advertisement
Pakar UGM Mengapresiasi Sikap Jokowi Pastikan Pemilu 2024 Jujur dan Adil
Lagi, Kejagung Periksa Pejabat Bea Cukai Kasus Korupsi Emas
MUI: Amalkan Nilai-nilai Pancasila, Jangan Hanya Jadi Jargon
Perkenalkan! Pembuat Logo Pohon Hayat IKN Nusantara, Warga Bandung
Advertisement
Perkuat Transformasi Digital Toko Kelontong, Lakukan Strategi Ini
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Bantul Prioritaskan Pembangunan Kesehatan hingga Masa Mendatang
Advertisement
Long Weekend, Asita Perkirakan Wisatawan Lebih Ramai dari Lebaran
Advertisement
Berita Populer
- Teddy Minahasa Dipecat Tidak Hormat dari Polri
- PKS: Cawapres Anies Baswedan Diumumkan Sehari Lagi
- Luhut Minta Anak Muda RI Berbuat Baik untuk Negara Agar Indonesia Tak Kalah dari China
- Soal Impor KRL, Luhut Punya Alasan Tersendiri, Simak
- Cawapres Anies Dikabarkan Mengarah 3 Nama Ini
- Sampai 2022, Anggaran Infrastruktur Era Jokowi Tembus Rp2.779 Triliun
- Indonesia Impor KRL Bekas dari Jepang, Luhut: Semua Kebijakan Ada Basis Datanya
Advertisement
Advertisement
