Tiket Naik Candi Borobudur Jadi Rp750.000, Pakar UMY Anggap Terlalu Keterlaluan

Harianjogja.com, JOGJA—Pakar opini publik dan partai politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tulus Warsito merespons rencana pemerintah menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur menjadi Rp750.000. Kebijakan itu dinilai ekstrem dan keterlaluan serta mengabaikan psikologi politik di tengah masyarakat.

Tulus mengatakan pemerintah harus memperhatikan gejolak dan respons masyarakat atas wacana kebijakan tersebut. Jika ngotot dengan wacana tersebut, pemerintah sudah menyepelekan psikologi politik kebijakan umum. Menurutnya kenaikan itu sudah terlalu ekstrem dan keterlaluan.

BACA JUGA: Tiket Masuk Kawasan Borobudur Sampai Pelataran Candi Tetap Rp50.000

"Kami melihat dari psikologi politik pengaduan kebijakan, wacana itu terlalu ekstrem keterlaluannya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/6/2022).

Masyarakat Indonesia dibikin geger oleh pernyataan pengumuman kenaikan tarif Borobudur Rp750.000 yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada Minggu (5/6/2022). Kenaikan itu bertujuan untuk menjaga cagar budaya sekaligus warisan dunia. Sehingga pembatasan pengunjung naik ke Candi harus dibatasi.

Meski dengan pertimbangan penjagaan cagar budaya, kenaikan tarif harus masuk akal agar tidak menimbulkan gejolak respons di tengah masyarakat. Di sisi lain, Tulus menilai pemerintah tidak 100% berkuasa secara politik karena kepemilikan dan pemeliharaan juga kaitannya dengan UNESCO.

"Kalau mau objektif untuk menuju kebermanfaatan seharusnya didiskusikan bersama bagaimana baiknya melalui diskusi kebudayaan," ujarnya.

BACA JUGA: Arti 4 Prasasti yang Tertempel di Tugu Jogja

Ia menambahkan kabar kenaikan tarif tiket naik ke stupa Candi Borobudur dan membuat geger masyarakat telah mengabaikan psikologi politik masyarakat. Hal ini seolah pemerintah  mengabaikan kondisi masyarakat, meski hingga saat ini masih dikategorikan sebagai wacana.

"Naiknya harga tiket yang fantastis dan membuat geger masyarakat ini kaitannya dengan etika politik kebijakan. Memang menjadi sangat problematis, karena tiba-tiba bisa naik drastis," katanya.