Jejak Bos Summarecon, dari Kasus Walkot Bekasi hingga Kena OTT di Jogja

Setyo Aji Harjanto

Jum'at, 03 Juni 2022 - 20:27 WIB

Bhekti Suryani

Jejak Bos Summarecon, dari Kasus Walkot Bekasi hingga Kena OTT di Jogja

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA FOTO - Fakhri Hermansyah

Harianjogja.com, JAKARTA - Petinggi Summarecon Agung Tbk (SMRA) Oon Nusihono ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan pembangunan apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.

Oon diduga menyuap Eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti untuk memuluskan izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton.

Sebelum terjaring operasi tangkap tangan KPK, Oon ternyata pernah dipanggil sebagai saksi di kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Namun, Oon tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah saat itu.

Nama perusahaan PT Summarecon Agung Tbk sendiri pun muncul dalam surat dakwaan Rachmat Effendi. Dalam dakwaan Rachmat Effendi menerima Rp1,8 miliar dari PT Summarecon Agung.

Namun, perseroan membantah memberikan gratifikasi. Duit tersebut disebut diberikan ke Rachmat untuk pembangunan Masjid yang merupakan kegiatan CSR dari perseroan.

Terjaring OTT

Oon pun akhirnya terjaring OTT lembaga antirasuah pada Kamis (2/6/2022). Oon terjaring OTT saat memberikan duit US$27.258 kepada Haryadi Suyuti.

Duit itu terkait terbitnya IMB pembangunan Apartemen Royal Kedhaton. IMB itu dibuat atas nama PT Java Orient Property, anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa selama proses penerbitan izin IMB ini, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar sejumlah Rp50 juta dari Oon kepada Haryadi.

Atas perbuatannya, tersangka Oon Nushino selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka Haryadi, Triyanto, dan Nurwidiahartana sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com