Advertisement
Amien Rais Soroti Biaya Pemilu 2024 Ratusan Triliun: Rawan Korupsi!

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pendiri Partai Ummat, Amien Rais menyoroti biaya Pemilu 2024 yang membengkak hingga empat kali lipat jika dibandinkan biaya Pemilu 2019 menjadi sekitar Rp110 triliun.
Amien menyebut tingginya anggaran Pemilu 2024 berpotensi menjadi 'bancakan' para koruptor.
Advertisement
"Biaya sebesar itu kira-kira sangat rawan jadi ajang korupsi," kata Amien dikutip dari YouTube Amien Rais Official, Minggu (17/4/2022).
Bukan hanya biaya pemilu, Amien juga meminta kepada pemerintah periode selanjutnya untuk memeriksa penggunaan alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang mencapai Rp87 Triliun.
"Maka ada pejabat tinggi mengusulkan uang sebanyak itu tidak perlu pertanggungjawaban konvensional karena serba cepat [pengadaan dan penggunaannya]. Entah apa maksudnya, tentu pemerintah yang akan datang dapat membuka kembali apakah uang sebanyak itu sudah tepat sasaran atau justru menjadi bancakan para pejabat atau penjahat," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa perkiraan anggaran pemilihan umum atau pemilu 2024 dapat mencapai Rp110,4 triliun. Jumlah itu naik hingga 431 persen dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Dia menjabarkan bahwa kebutuhan biaya pemilu 2024 terdiri dari anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun. Jokowi meminta agar segera ada keputusan atas anggaran pemilu tersebut, baik dari APBN maupun APBD.
BACA JUGA: Viral! Kaliadem Kotor karena Kertas Petasan, Warganet: Penyakit Tahunan
"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya [pemilu 2024] sebesar Rp110,4 triliun, [untuk] KPU dan Bawaslu," ujarnya dalam rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024, Minggu (10/4/2022).
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkapkan alasan besarnya anggaran Pemilu 2024.
"Pertama mengapa [anggaran] besar? Karena keperluan di pesta demokrasi dalam hal ini pandangan KPU bukan sekadar aspek elektoral, tapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur," kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/4/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Parpol Ramai-Ramai Siap Tampung Kaesang Pangarep
- DPR Sentil Kinerja BPKH terkait Usulan Kenaikan Biaya Haji
- Masih Dikaji, Garuda Belum Terapkan Tarif Penerbangan Haji 2023
- Video Youtube Pertemukan Kembali Orang yang Kabur ke Pasar Kepek Bantul Selama 25 Tahun karena Takut Disunat, Ini Kronologinya
- Jokowi dan Ma'ruf Amin Beri Penjelasan Terkait Biaya Haji yang Diusulkan Naik
Advertisement

Catat! Ini 4 Titik Akses Keluar Masuk Tol Jogja-Solo Sesi 2 di Ringroad Utara Sleman
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- DPR Sentil Kinerja BPKH terkait Usulan Kenaikan Biaya Haji
- Perkuat Penerapan Hukum Lingkungan, KLHK Luncurkan I-Lead
- Parpol Ramai-Ramai Siap Tampung Kaesang Pangarep
- Indomaret Pasarkan Produk UMKM Kabupaten Wonosobo
- Pelatihan Bersertifikat Dorong Terciptanya UMKM Baru di Berbagai Industri
- Baru Bebas dari Penjara, Mantan Wali Kota Blitar Jadi Dalang Perampokan Rumah Wali Kota
- Pendaftar Perempuan Panwaslu Kelurahan di Kota Jogja hampir 50 Persen
Advertisement
Advertisement