Advertisement
Mahfud Pastikan Pemerintah Tak Pernah Bahas Penambahan Masa Jabatan Presiden

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md memastikan pemerintah tak pernah sekalipun membahas penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.
Mahfud mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo setuju pemilu dilakukan pada 14 Februari. Artinya, tidak pernah terbesit untuk memundurkannya.
Advertisement
“Di tubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” katanya melalui Youtube, Senin (7/3/2022).
Mahfud menjelaskan bahwa ini ditegaskan oleh perintah Jokowi. Saat rapat kabinet pada 14 dan 27 September tahun lalu, Presiden meminta kepadanya dan Kepala BIN agar pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, sampai jangan terlalu lama jarak antara pemungutan dengan pelantikan pejabat.
Ini bertujuan agar suhu politik tidak terlalu lama. Setelah itu, dilakukan komunikasi antara pemerintah dengan legislatif dan penyelenggara pemilu untuk menentukan jadwal.
Lalu, sempat terjadi perbedaan pendapat terkait hal ini. Hingga akhirnya Jokowi mengadakan pertemuan dengan KPU pada November dan tercapai kesepakatan.
“Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 sesuai dengan yang diinginkan atau diusulkan oleh KPU dan DPR,” jelas Mahfud.
Wacana penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden kembali mencuat dalam seminggu terakhir.
Pertama kali diembuskan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Tak lama berselang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memperkuatnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
- Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
Advertisement
Advertisement