Advertisement
Mahfud Pastikan Pemerintah Tak Pernah Bahas Penambahan Masa Jabatan Presiden
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md memastikan pemerintah tak pernah sekalipun membahas penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.
Mahfud mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo setuju pemilu dilakukan pada 14 Februari. Artinya, tidak pernah terbesit untuk memundurkannya.
Advertisement
“Di tubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” katanya melalui Youtube, Senin (7/3/2022).
Mahfud menjelaskan bahwa ini ditegaskan oleh perintah Jokowi. Saat rapat kabinet pada 14 dan 27 September tahun lalu, Presiden meminta kepadanya dan Kepala BIN agar pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, sampai jangan terlalu lama jarak antara pemungutan dengan pelantikan pejabat.
Ini bertujuan agar suhu politik tidak terlalu lama. Setelah itu, dilakukan komunikasi antara pemerintah dengan legislatif dan penyelenggara pemilu untuk menentukan jadwal.
Lalu, sempat terjadi perbedaan pendapat terkait hal ini. Hingga akhirnya Jokowi mengadakan pertemuan dengan KPU pada November dan tercapai kesepakatan.
“Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 sesuai dengan yang diinginkan atau diusulkan oleh KPU dan DPR,” jelas Mahfud.
Wacana penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden kembali mencuat dalam seminggu terakhir.
Pertama kali diembuskan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Tak lama berselang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memperkuatnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dari Anjong Mon Mata ke Titik Nol Indonesia
Mentan Sebut 27 Ribu Anak Muda Jadi Petani Berpenghasilan Rp20 Juta
KAI Proses Hukum Pemilik Truk Terlibat Kecelakaan Kereta di Semarang
Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren
Advertisement
Kirim PMI Ilegal ke Timur Tengah, Sebuah Perusahaan Disegel
Purbaya Siap Kucurkan APBN Beli Mobil Dinas Maung, Asal Industri Siap
Rel Terendam Banjir Grobogan, Sejumlah Kereta Api Terdampak
Jual Pupuk Subsidi di Atas Harga Resmi, Pengecer Akan Dicabut Izinnya
KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
Advertisement
AHY: Butuh Rp10.300 Triliun untuk Bangun Infrastruktur
Pramono: Dana Ngendon di Bank Rp14,6 Triliun Akan Dipakai Bayar Proyek
Belanda Konfirmasi Kasus Pertama Varian Baru Mpox
Alasan Tukang Cukur Lukas Enembe Dipanggil KPK
Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
Advertisement
6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
Berita Pilihan
- Prabowo Setuju Pembentukan Dirjen Pesantren di Kemenag
- Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
Advertisement
Menikah Siri, PNS Gunungkidul Dilaporkan Istri Sah ke Bupati
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Urus Sertipikat Tanah secara Mandiri, Warga Bekasi Buktikan Mudah
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Nama Juliyatmono Kembali Disebut dalam Kasus Korupsi Masjid Agung
- Graham Potter Jadi Pelatih Baru Timnas Swedia
- 2 Wanita Penyelundup Sabu dan Ekstasi di Sidoarjo Terancam Mati
- Toyota Land Cruiser FJ, SUV Off-Road Terjangkau Siap Meluncur
- Konferensi di Jogja: Keadilan Ekologis untuk Semua Makhluk di Bumi
Advertisement
Advertisement
