Advertisement
Demokrat Sebut Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Kemauan Jokowi Bukan Koalisi
Mantan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah) bergegas saat akan menjalani proses rehabilitasi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta, Rabu (6/3/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun. Ide tersebut berdampak pada jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diperpanjang.
Partai Demokrat menuding dalang dibalik rencana tersebut adalah Presiden Jokowi. “Partai Demokrat tahu ide perpanjangan jabatan kemauan Pak Jokowi, bukan maunya ketua-ketua partai koalisi,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief melalui Twitter, Kamis (24/2/2022).
Advertisement
Andi menjelaskan bahwa Demokrat tentu menolak wacana penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi.
“Sikap Demokrat jelas tetap menjadi pioner dan penjaga demokrasi serta bersama rakyat yang mayoritas menolak. Pak Jokowi segera jelaskan serius tanpa becanda pada rakyat,” jelasnya.
BACA JUGA: Jalan Polisi Istimewa Buntu & Pendek, Ada Kaitan dengan Jembatan Misterius?
Sebelumnya, Muhaimin mengemukakan alasan dirinya mengusulkan pemilu 2024 diundur, yakni pertimbangan ekonomi. Dia telah mendengarkan masukan dari para pelaku UMKM dan analis ekonomi kemarin di Ruang Delegasi Gedung DPR.
“Dari seluruh masukkan itu saya juga mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi saat ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi pembekuan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi,” katanya.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan bahwa nantinya banyak momentum ekonomi untuk recovery terhadap dua tahun Pandemi yang tidak efisien, bahkan seharusnya, kata Cak Imin, sejak 2021 telah dilakukan restarting ekonomi yang cukup baik.
“Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang cukup dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Advertisement
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
Advertisement
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Advertisement
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Terapkan Layanan Tiket Online Beti Sakebon di Pantai Selatan Bantul
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
