Advertisement
Ganjar: Pelaksanaan Pembelajaran Masing-masing Daerah Tak Harus Seragam
Ganjar Pranowo - Ist
Advertisement
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ketentuan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing daerah tidak harus seragam. Ia mengatakan ketentuan akan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disesuaikan dengan kebijakan dan hasil evaluasi di tiap kabupaten/kota.
Hal ini merespon berbagai pertanyaan terkait perbedaan kebijakan pembatasan PTM antar daerah. Seperti dilakukan Pemerintah Kota Semarang baru-baru ini. Mereka mengeluarkan kebijakan pemberhentian PTM selama dua pekan kembali ke PPJ mulai hari Senin (7/2/2022) atau bersamaan dengan diberlakukannya PPKM Level 2 di Kota Semarang.
Advertisement
Pemkot Surakarta juga melakukan langkah serupa. Mereka telah menutup sementara PTM di puluhan sekolah karena ada pelajar dan guru yang terpapar Covid-19. Guna mencegah semakin meluaskan penularan virus ini di sekolah, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka berencana akan mengevaluasi PTM secara umum di wilayahnya, termasuk mengikuti kebijakan pemberlakuan PTM 50 persen.
"Kami menyesuaikan kabupaten/kota. Kalau satu kabupaten/kota memutuskan (PTM) harus dievaluasi, maka seluruh layer (lapisan) pendidikan [wilayahnya] harus mengikuti. Jadi tidak harus seragam (kota/kabupaten lain)," kata Gubernur usai acara di Hotel Alila, Surakarta, Sabtu (5/2/2022).
Penyesuaian juga dilakukan pada sistem pembelajaran tingkat SMA/SMK yang kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Apapun yang diputuskan pemerintah setempat, Pemprov akan mengikuti kebijakan tersebut.
"Ketika Solo sama Semarang melakukan PJJ, ya kita ngikut. Biar level setiap kebijakan tidak berbenturan maka kita minta untuk mengikuti per kabupaten/kota yang ada," tegasnya memberi contoh. *
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Petugas Haji Diingatkan Disiplin, Menhaj: Anda Wakil Negara
Alasan Keamanan, Wapres Gibran Tunda Kunjungan ke Yahukimo
BNPB Catat 1.189 Korban Tewas Banjir dan Longsor di Sumatera
KPK Geledah Kantor PT Wanatiara Persada Terkait Suap Pajak
Advertisement
BNPB Tekankan Data Akurat untuk Pemulihan Sumbar
Kemenkes Kunci Data Kesehatan Haji, Fitur Edit Dihapus
Kasus Suap Bekasi, KPK Periksa Sopir Ayah Bupati
Korban Laporkan Dugaan Penipuan Investasi Kripto Rp3 Miliar
Iran Memanas, Reza Pahlavi Ungkap Peta Jalan Transisi
Advertisement
Banjir dan Angin Kencang Terjang Empat Kabupaten di NTB, Satu Tewas
Kisah Inspiratif: Penjual Es Kelapa Daftarkan 24 Keluarga untuk Haji
Skandal Upeti Polisi Malaysia, Terima Suap Lindungi Bisnis Ilegal
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Kuota Haji ke Pengurus PBNU
Suap Pajak Rp4 Miliar, KPK Sisir Kantor Pusat Ditjen Pajak
Advertisement
Eks Pengawal Maduro Diangkat Jadi Menteri di Venezuela
Berita Pilihan
- Iran Memanas, Reza Pahlavi Ungkap Peta Jalan Transisi
- Kisah Inspiratif: Penjual Es Kelapa Daftarkan 24 Keluarga untuk Haji
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
Advertisement
Hujan dan Angin Terjang Sleman, 28 Pohon Tumbang di 11 Kapanewon
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bantul Percepat Mekanisasi Pertanian lewat 17 Bantuan Alsintan
- Herdman Jadikan Piala AFF 2026 Ajang Uji Kedalaman Timnas
- Daftar Makanan Pahit yang Terbukti Baik untuk Menjaga Kesehatan
- KPK Geledah Kantor DJP Kemenkeu Terkait Kasus Suap Pajak
- KPK Periksa Aizzudin PBNU dalam Kasus Kuota Haji Yaqut
- Trump Umumkan Tarif 25 Persen untuk Negara yang Berbisnis dengan Iran
- Longsor Gedangsari Putus Akses Warga, BPBD Siapkan Alat Berat
Advertisement
Advertisement
