Advertisement
Menteri PUPR: Jalan Tol Harus Dicat Ulang agar Tidak Kumuh
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminita anggota Asosiasi Tol Indonesia (ATI) memperbaiki ruas tol yang rusak dan mengecatnya agar tidak kumuh.
Menteri Basuki mengatakan bahwa aspek pemeliharaan, seperti penghijauan dan pengecatan ulang sangat penting untuk dilakukan di tol.
Advertisement
“Kita punya sekitar 2.400 km [kilometer] tol yang dioperasikan, dan saya ingin mengusulkan kepada ATI agar maintenance-nya lebih baik. Jalan tol jangan terlihat gersang dan kumuh. Dicat ulang semua bagian badan jalan, seperti yang sedang dilakukan di Bali dalam menyambut G20 dengan banyak melakukan penghijauan jalan,” katanya saat membuka rapat kerja awal tahun Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan ATI di Jakarta, Senin (31/1/2022).
Rapat kerja BPJT dan ATI sendiri mengagendakan penandatanganan berita acara perubahan perjanjian pengusahaan tol secara fundamental yang mencakup pemanfaatan dan pengusahaan ruang milik jalan atau ROW dengan seizing Kementerian PUPR, sejalan dengan peraturan pemerintah mengenai barang milik negara.
Perubahan perjanjian pengusahaan tol juga melingkupi perubahan model bisnis pengelolaan rest area yang ditekankan melalui pelayanan publik menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada badan usaha jalan tol (BUJT) dengan menggandeng investor pihak ketiga.
Kemudian, implementasi pengelolaan kendaraan berdimensi dan memiliki berat lebih Over Dimension and Over Load (ODOL), serta penegakan hukumnya. Terakhir, terkait implementasi transaksi nir-sentuh dan non-tunai melalui program Multi Lane Free Flow (MLFF), serta penegakan hukum dan perlindungan investasi bagi BUJT.
Selain itu, rapat kerja itu juga membahas Peraturan Pemerintah Nomor 64/2021 mengenai Bank Tanah, dan berkaitan terhadap pengusahaan jalan tol, serta Sosialisasi UU Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
Advertisement
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement
