Bentuk Kepengurusan di 21 Kabupaten/Kota, PKR Beri Solusi Strategis untuk Petani Aceh

Partai Kedaulatan Rakyat atau PKR terjun ke petani - Ist
17 Desember 2021 09:27 WIB Media Digital News Share :

Sebagai partai politik (parpol) baru, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) yang dipimpin Tuntas Subagyo, langsung tancap gas membentuk kepengurusan di tingkat provinsi, serta kabupaten atau kota di Tanah Air. Salah satunya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang terletak di ujung barat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di wilayah ini kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKR NAD sudah terbentuk dan sudah bekerja.

Tak berhenti di situ, DPW PKR NAD tancap gas membentuk kepengurusan DPD PKR di 21 dari total 23 kabupaten/kota di NAD. Penjelasan itu disampaikan Sekretaris DPW PKR NAD, Munawardi, Selasa (15/12/2021).

Untuk mengenalkan PKR kepada masyarakat Aceh, jajaran pengurus DPW dan DPD PKR setempat terjun langsung ke tengah warga. Mereka hadir dengan program-program khusus. Salah satunya, program prioritas mengangkat kesejahteraan para petani. “Kami bersilaturahmi langsung dengan warga dan mendengarkan keluh kesah mereka, terutama keluhan di sektor pertanian,” terang Munawardi.

Dari komunikasi itu, DPW PKR NAD akhirnya mengetahui ada banyak persoalan yang dirasakan para petani. Mulai dari kendala pengelolaan lahan, perawatan tanaman, hingga penjualan hasil bumi mereka usai panen.

“Yang mereka keluhkan terkait program yang dianggarkan pemerintah, baik bantuan dan lain-lain. Permasalahannya hanya [pemerintah hanya] programkan pengadaan bibit, pupuk. Tapi setelah panen, petani mengeluh tak ada pembeli,” ujar dia.

PKR Bantu Pasarkan Hasil Bumi

Dengan kondisi seperti itu, PKR hadir untuk membantu pemasaran hasil bumi para petani Aceh. Para pengurus dan anggota PKR membeli produk para petani, menampung, dan menjualnya. “Teman-teman hadir membantu dengan mediasi, dengan kami pengurus-pengurus di sini, untuk membantu membeli, menampung hasil bumi petani lalu dipasarkan ke beberapa daerah, termasuk luar negeri,” kata dia.

Munawardi berharap dalam membuat program bagi petani, pemerintah setempat melakukan penelitian terlebih dulu. Tujuannya, agar program pertanian yang akan dijalankan cocok dengan kondisi di lapangan. Selain itu, perlu ada penyuluhan atau pendampingan kepada para petani selama program berjalan. Dengan begitu diharapkan program pertanian bisa berjalan baik dan hasilnya bisa dinikmati para petani Aceh.

Di sisi lain, Munawardi menambahkan PKR juga membantu petani dengan menyerahkan pupuk organik yang diproduksi dari perusahaan Tuntas Subagyo. Dia berharap bantuan pupuk cair itu bisa membantu pertumbuhan tanaman petani.

Dia menjelaskan komoditas pertanian di Aceh beraneka ragam, seperti kelapa, padi, coklat, pepaya, cengkeh, pala, pinang, sawit, dan lain-lain. Komoditas tanaman petani tergantung lokasi dan kondisi lahan pertanian.

Kini, PKR di masing-masing provinsi saling bersinergi untuk saling memenuhi kebutuhan di masing-masing wilayah. “Bersyukur PKR sudah hadir di seluruh Indonesia. Dari Kalimantan Selatan termasuk Banjarmasin, kebutuhan mereka volumenya sudah tinggi, seperti jahe merah. Mereka minta kami penuhi kebutuhan 50 ton satu bulan,” imbuh dia.*